JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya.

Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) USD 105 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.700 per USD, dia menyebut subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bahan bakar pertalite, solar, pertamax hingga LPG 3 kilogram menjadi sangat besar.

Sri Mulyani memaparkan HJE solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya sudah mencapai Rp13.950 per liter.

• Skema Pensiunan PNS yang Jadi Beban Negara Rp2.800 Triliun
• UMKM Bisa Dapat Sertifikasi Halal Gratis, Bagaimana Cara Daftarnya?
• Realisasi Invetasi di Bandar Lampung Triwulan II/2022 Baru 36 Persen dari Target

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM, Jumat, 25 Agustus 2022.

Sementara itu, untuk HJE pertalite yang ditetapkan sebesar Rp7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Harga pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, untuk HJE pertamax yang ditetapkan saat ini sebesar Rp12.500 per liter, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp17.300 per liter. Sehingga, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp4.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Setiap orang mampu yang mobilnya bagus membeli pertamax, per liternya mendapatkan subsidi Rp4.800," ujar Sri Mulyani.

Kemudian, untuk HJE LPG 3 kilogram yang ditetapkan saat ini sebesar Rp4.250 per kilogram, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp18.500. Untuk itu, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp14.250 untuk setiap kilogram bahan bakar gas ini.

"Jadi kalau setiap kali beli LPG 3 kilogram maka mereka mendapatkan subsidi Rp42.750," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pada tahun ini anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp41,0 triliun.

Dengan itu, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp502,4 triliun. Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp698 triliun atau naik Rp195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat.

Pertalite dan Solar Banyak Dinikmati Orang Kaya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sampai saat ini penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yakni solar dan pertalite sangat salah sasaran. Bagaimana tidak, menurut datanya, sebagian besar konsumsi BBM bersubsidi dinikmati orang-orang kaya.

Misalnya saja untuk konsumsi BBM solar, sampai saat ini yang menikmati sebanyak 95% adalah orang yang mampu. Adapun anggaran untuk subsidi sola yang disediakan pemerintah sebesar Rp149 triliun.

"Solar ekstrem, rumah tangga menggunakan solar 95% adalah rumah tangga mampu yang mengonsumsi yang subsidinya luar biasa besar tadi per liternya Rp8.800. Ini relatif tidak sasarannya lebih banyak!" tegas Sri Mulyani

Mengingat 95% subsidi dinikmati rumah tangga yang mampu, maka solar dinikmati oleh masyarakat tidak mampu hanya 5%.

• Sedang di Jawa Barat, Rektor Unila Dikabarkan Kena OTT KPK
• Sejak Menjabat Rektor Unila, Harta Kekayaan Karomani Naik Rp711 Juta
• KPK: OTT Rektor Unila Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Unila

"Subsidi solar sampai Rp 149 triliun untuk solar sendiri dari Rp149 triliun hanya 5% rumah tangga tidak mampu," ungkapnya.

Sementara pertalite kondisinya juga sama. Dari subsidi yang dianggarkan Rp93,5 triliun, 80% dinikmati oleh rumah tangga sangat kaya.

Jadi, Sri Mulyani mengatakan sebesar Rp60 triliun itu digunakan oleh masyarakat mampu.

"Pertalite situasinya juga sama dari besaran subsidi Rp93,5 triliun ini 80% dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya. Jadi Rp60 triliun dari Rp90 triliun. Sedangkan masyarakat yang menggunakan motor dan lain-lainnya (yang tidak mampu menikmati subsidi) hanya 20%,"tutupnya. (*)