BANDAR LAMPUNG – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Jumat (18/7/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur tersebut menjadi simbol kuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPS dalam mengoptimalkan pemanfaatan data statistik untuk mendukung pengambilan kebijakan serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Data statistik bukan sekadar deretan angka, tetapi mencerminkan kondisi riil yang dapat menjadi panduan utama dalam setiap kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan komitmennya untuk menjadikan data sebagai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Lampung.

“Bagi saya, data sangat penting. Saya selalu concern terhadap data, karena setiap elemen kebijakan harus berbasis pada data yang akurat,” tegasnya.

• Kemala Expedition 2.0 IPB Tanam Kepedulian dan Promosi Wisata di Pulau Tanjung Putus Lampung
• Beneran Hidden Gem! Bengkel Kopi Tempat Ngopi dalam Gang
• Perkuat Sinergi Pelaporan Aksi HAM, Kanwil Kemenham Lampung Gelar Bimtek Bersama Bappeda dan OPD

Pernyataan tersebut menegaskan urgensi pemanfaatan data dalam kehidupan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Gubernur juga menyoroti pentingnya data BPS dalam berbagai aspek strategis, seperti pengukuran dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka stunting yang menjadi prioritas nasional, hingga pengendalian kemiskinan dan inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa data BPS tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mendorong kinerja pemerintah daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Gubernur Lampung untuk menggunakan data BPS sebagai acuan utama dalam kebijakan publik juga mempertegas peran strategis BPS sebagai satu-satunya penyedia data statistik dasar yang memiliki legitimasi dan akurasi tinggi. Ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap data BPS dan mendorong instansi lain untuk menerapkan kebijakan berbasis data.

• Jasa Raharja Dukung Kegiatan ‘Polantas Menyapa’ Terwujudnya Indonesia Emas Tertib Berlalu Lintas
• PTPN Group Salurkan Bantuan Rp4 Miliar untuk Pendidikan dan Rumah Ibadah
• Wamen PAN RB Dorong Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik di Lampung

Pada kesempatan yang sama, BPS Provinsi Lampung juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE2026) yang akan dilaksanakan tahun depan. Sensus ini merupakan agenda nasional penting untuk memotret kondisi perekonomian seluruh pelaku usaha, khususnya di Provinsi Lampung.

“Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital dalam menggambarkan struktur ekonomi kita. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi dalam merancang strategi pembangunan ekonomi ke depan,” jelas Ahmadriswan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (*)