BANDARLAMPUNG - Dalam rangka perkuat implementasi sinergi pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM),  Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Lampung menggelar Bimbingan Teknis Pelaporan Aksi HAM bersama Bappeda dan OPD se-Provinsi Lampung bertempat di Hotel Emersia pada Senin, 21 Juli 2025.

Kegiatan Bimtek mengangkat tema Sinergi Kolaborasi dalam Mewujudkan Implementasi dan Pelaporan Aksi HAM yang Akuntabel dan Berkelanjutan dengan menghadirkan narasumber dari Perencanaan Ahli Madya Kementerian HAM Ruth Marshinta dan Bappeda Provinsi Lampung Aziz Satriya Jaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Ichwan.

• Startup Fourteen Travel Mahasiswa Darmajaya Raih Pendanaan Nasional
• IIB Darmajaya dan BPPTIK Kemkomdigi RI Sertifikasi Kompetensi Dosen dan Mahasiswa
• Jasa Raharja Jamin Seluruh Korban Kebakaran Kapal Motor Barcelona V

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Lampung Basnamara mengatakan, "Kegiatan Bimtek hari ini memiliki landasan kuat yakni Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan dalam pemenuhan HAM," ujarnya.

Kedua, secara lebih spesifik, kegiatan ini adalah tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM yang meminta wilayah untuk mendorong pemda yang capaiannya RANHAM belum maksimal.

Berdasarkan evaluasi periode B04, rata-rata capaian Aksi HAM untuk Provinsi Lampung berada di angka 55. Ini merupakan angka yang menunjukkan masih ada potensi yang luas bagi kita untuk lebih baik kedepan. "Setelah adanya Bimtek ini diharapkan capaian Aksi HAM bisa mencapai di angka 80 hingga akhir tahun 2025,"ujar Basnamara.

Di hadapan kita ada periode pelaporan B-08. Saya menaruh harapan besar bahwa forum ini akan menjadi titik balik. Jadikan kegiatan ini sebagai "bengkel kerja" untuk memperbaiki strategi kita. Harapan saya, pada pelaporan B-08 nanti ada peningkatan yang signifikan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Saya berharap kegiaatan ini menjadi ruang diskusi yang interaktif. Mari kita saling sharing dan memberi solusi atas kendala nyata yang dihadapi di daerah. Manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya sehingga setelah rekan-rekan pulang dari ini membawa ilmu baru, strategi baru, dan semangat baru,"harapnya.

Evaluasi Capaian Aksi HAM 2025

Perencanaan Ahli Madya Kementerian HAM Ruth Marshinta memaparkan dalam materinya menjelaskan terkait Evaluasi Capaian Aksi HAM 2025 baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk Aksi HAM di Provinsi Lampung memang fokus pada disabilitas terutama terkait sekolah inklusi dan perempuan sebagai kepala keluarga. Dalam paparannya kendala yang biasa dihadapi adalah masih kurangnya koordinasi pemahaman dalan pencatatan baik persiapan dan implementasi Aksi HAM.

"Kami sebagai pengampu program terkait HAM utamanya terkait Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam pelaporan B04 pencapaiannya ada yang sama-sama sudah kita ketahui baru 55 persen. Maka untuk mendorong target yang maksimal, kehadiran kami diharapkan dapat berkoordinasi dengan OPD terkait apa saja yang perlu dilakukan termasuk target capaian dalam aksi HAM tersebut, sehingga harapannya dapat melaporkan laporan hasil yang maksimal kedepannya,"ujar Ruth.

Ia melanjutkan, jadi harapan kami juga untuk teman-teman di daerah lebih fokus pada 5 program 5 aksi Provinsi dan 6 aksi Kabupaten/Kota yang harus dikerjakan. Dalam hal ini tidak hanya dikerjakan oleh bagian hukum dan Bappeda tetapi diperlukan sinergi oleh seluruh OPD yang ada di Kabupaten/Kota ataupun Provinsi.

Selanjutnya dari pihak Bappeda Provinsi Lampung Aziz Satriya Jaya menyampaikan, terkait aksi HAM di Lampung sudah disampaikan fokus ke isu gender perempuan dan penyediaan fasilitas untuk disabilitas seperti sekolah inklusi memang sudah ada pada program OPD terkait, tetapi memang kendalanya adalah tinggal fokus implementasi dalam pelaksanaan kegiatannya. (*)