Sejumlah Catatan Presiden Jokowi Terkait Hasil KTT G20 di Bali

2022-11-17T06:31:54.000Z

Penulis:Yunike Purnama

Editor:Redaksi

Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali pada Rabu, 16 November 2022.
Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali pada Rabu, 16 November 2022.

BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan hasil konkret dari KTT G20 Indonesia 2022 yang baru saja usai. Deklarasi dituangkan ke dalam 52 poin yang telah disetujui bersama melalui konsensus dengan seluruh negara-negara anggota G20.

Jokowi menyoroti bahasan terkait dengan tanggapan atas perang yang terjadi di Ukraina. Akhirnya melalui konsensus seluruh negara yang ikut serta menyampaikan persetujuannya. Maka G20 menyatakan bahwa Rusia telah melanggar batas wilayah dan integritas negara.

"Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi, yang akan menimbulkan risiko krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis finansial," kata Jokowi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali dikutip dari TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com pada Rabu, 16 November 2022.

Selain itu Jokowi juga memaparkan bahwa dalam gelaran G20 berhasil menghimpun dana untuk penanganan pandemi (pandemic fund) sebesar US$1,5 miliar atau setara dengan Rp2,3 triliun (kurs Rp15.500 perdolar AS)

Kemudian pembentukan dana operasionalisasi, resilience and sustainability trust di bawah IMF sejumlah US$81,6 miliar atau Rp1,27 kuadriliun yang dapat digunakan untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

Selanjutnya Indonesia memperolah dana untuk transisi energi (energy transition mechanism). Dana yang diterima Indonesia sebanyak US$20 miliar atau sekitar Rp310 triliun.

Jokowi juga menambahkan bahwa ada komitmen bersama terkait lingkungan dan para pimpinan negara G20 sepakat untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030 atau mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela.

Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa ajang G20 adalah forum ekonomi, maka ia meminta agar G20 tidak ditarik ke ranah politik. (*)