BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penguatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung menjadi penopang utama produksi pangan di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa.

“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah-daerah produsen seperti Lampung,” ujarnya.

Menurut Mirza, tiga komoditas utama yang selama ini menjadi kekuatan Lampung adalah padi, jagung, dan singkong. Selain itu, sektor peternakan melalui produksi ayam, telur, sapi, dan kambing juga berkontribusi besar terhadap kebutuhan pangan nasional.

“Jagung Lampung menjadi bahan baku pakan ternak nasional, beras Lampung menyuplai berbagai daerah, dan singkong Lampung menopang industri tapioka nasional. Ini adalah kekuatan besar yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.

Meski memiliki potensi besar, Mirza mengakui sektor pertanian Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, mulai dari tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang belum optimal, hingga produktivitas pertanian yang perlu terus ditingkatkan.

Menurutnya, kondisi tersebut selama bertahun-tahun berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan petani dan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Dulu petani kita hanya bertani untuk bertahan hidup. Harga gabah rendah, pupuk sulit, harga hasil panen jatuh saat musim panen raya, sementara keuntungan petani sangat kecil,” ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendukung berbagai langkah pemerintah pusat dalam membenahi sektor pangan, termasuk penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian.

“Hari ini harga gabah dijaga Rp6.500 per kilogram, pupuk mulai tersedia, dan tata niaga mulai dibenahi. Dampaknya, pendapatan petani meningkat dan ekonomi daerah mulai bergerak lebih baik,” kata Mirza.

Ia menambahkan, meningkatnya kesejahteraan petani mulai terlihat dari naiknya daya beli masyarakat di daerah sentra pertanian, termasuk peningkatan penjualan kendaraan bermotor dan jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak. Anak-anak petani bisa sekolah lebih tinggi, konsumsi masyarakat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik,” ujarnya.

Untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, Pemprov Lampung terus mendorong berbagai program strategis, di antaranya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan dryer jagung, penguatan distribusi pupuk, modernisasi alat dan mesin pertanian, hilirisasi produk pertanian, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Menurut Mirza, peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kita tidak boleh berhenti pada produktivitas hari ini. Kalau produktivitas padi bisa naik dari 5 ton menjadi 8 ton per hektare, maka pendapatan petani juga akan meningkat signifikan,” katanya.

Ia menilai Lampung masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil produksi karena produktivitas pertanian daerah saat ini masih berada di bawah sejumlah negara lain, seperti Vietnam dan Tiongkok.

Selain itu, Mirza mengingatkan potensi ancaman krisis pangan global dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, daerah produsen pangan harus memperkuat kapasitas produksi dan menjaga stabilitas pasokan.

“Daerah yang memiliki pangan akan menjadi daerah yang kuat dan stabil. Karena itu, Lampung harus siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Gubernur juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung peningkatan produksi pangan di Lampung.

“Seluruh kebijakan yang kita buat harus berdampak langsung kepada masyarakat. Ketika pertanian tumbuh, maka ekonomi daerah akan tumbuh, kemiskinan berkurang, dan kualitas SDM akan meningkat,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, mengatakan upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan kerja sama dan langkah konkret dari seluruh pihak.

Menurutnya, pemerintah menargetkan Luas Tambah Tanam (LTT) nasional mencapai 16,8 juta hektare dengan target luas panen padi sekitar 13 juta hektare.

Khusus untuk Lampung, pemerintah pusat menetapkan target luas panen antara 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. Target tersebut dinilai sejalan dengan potensi dan posisi strategis Lampung sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.

“Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama dalam mempertahankan swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Tin mengungkapkan, Lampung saat ini masuk enam besar produksi padi nasional dan mencatat capaian tertinggi dalam sejarah produksi daerah. Produksi padi Lampung meningkat dari sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024 menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau tumbuh 16,53 persen.

Produksi beras Lampung juga meningkat dari 1,5 juta ton pada 2023 menjadi 1,6 juta ton pada 2024, lalu mencapai 1,8 juta ton pada 2025.

Bahkan, saat produksi nasional mengalami penurunan pada 2024, kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional justru meningkat dari 5 persen menjadi 5,11 persen.

“Lampung menjadi salah satu tulang punggung utama tercapainya swasembada pangan nasional. Karena itu, target yang diberikan kepada Lampung juga lebih besar dibanding tahun sebelumnya,” kata Tin.

Ia menambahkan, pemerintah pusat menetapkan target produksi Lampung sekitar 20 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2025 sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas daerah tersebut.

Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Lampung pada periode Januari–Juni 2026 diperkirakan meningkat sekitar 5,51 persen dibanding periode sebelumnya, dengan catatan kondisi pertanaman tetap aman dari kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dan cuaca ekstrem.

“Di saat banyak provinsi mengalami penurunan produksi, Lampung justru masih mampu tumbuh positif. Ini capaian yang luar biasa,” ujarnya.

Dari sisi LTT, Lampung juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,42 persen pada periode Oktober 2025 hingga April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Lampung pada posisi keempat nasional untuk pertumbuhan luas tanam.

Untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan, Kementerian Pertanian mengalokasikan program dan anggaran sebesar Rp1,4 triliun di Provinsi Lampung pada 2026.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan strategis, mulai dari pengelolaan air dan irigasi, konservasi dan rehabilitasi lahan, pembangunan jalan usaha tani, cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan produksi, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, pupuk subsidi, penyuluhan dan regenerasi petani, hingga pengembangan hilirisasi pertanian. (pl)