JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar tampaknya tinggal menunggu pengumuman saja.

"Kita tunggu arahan pemerintah kapan waktunya menaikan harga BBM," terang  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dikutip dari trenasia.com pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Irto mengatakan pihaknya berada di posisi menjalankan regulasi dari pemerintah. Sehingga apapun keputusan pemerintah nanti, Pertamina akan menjalankannya sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah.

• Aktif Inovasi Digital Program Simpan Pelajar, BNI Sabet 2 Penghargaan OJK
• BI Tambah 25 Bank Masuk Ekosistem BI-Fast
• Luncurkan GoPayLater Cicil di Tokopedia, Kinerja GoTo dan Bank Jago Diproyeksi Naik

Namun Irto memastikan ketersediaan BBM masih dalam posisi aman. Rinciannya, BBM jenis Pertalite berada di level 18 hari dan solar di 21 hari. Pertamina juga terus mendorong produksi agar tidak mengalami kekurangan stok.

Ia mengimbau masyarakat untuk dapat berhemat menggunakan BBM serta membelinya sesuai kebutuhan. Apalagi melihat kondisi sekarang di mana harga minyak global masih tinggi.

Terkait digitalisasi yang dilakukan Pertamina melalui aplikasi MyPertamina, Irto menegaskan masih akan ada produk BBM bersubsidi, namun penyaluran diharapkan kian tepat sasaran.

Adapun, BBM jenis Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dimana penetapan harganya ditentukan oleh pemerintah. Tak hanya Pertalite, BBM Solar Subsidi yang termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT) juga harganya ditentukan oleh pemerintah.

• Merdeka Dari Rentenir, Pembiayaan UMKM Melalui Pakem Lampung Capai Rp3,099 Miliar
• Cegah Banjir Warga Teluk Betung Gotong Royong Bersihkan Sampah di Aliran Sungai
• Hadir di PKKMB Fakultas Hukum dan Fisip Unila, Ini Pesan Wali Kota Eva Dwiana

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan akan ada kebutuhan tambahan dana untuk subsidi Pertalite dan Solar sebesar Rp198 triliun jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menkeu mengaku alokasi subsidi awal sebesar Rp502,4 triliun tidak akan mampu bertahan hingga akhir tahun jika tidak dilakukan langkah mitigasi dalam pengaturan volume pengendalian konsumsi BBM.

APBN digadang-gadang akan jebol jika pemerintah terus mempertahankan harga BBM subsidi ditengah gejolak global yang semakin tak tentu. (*)