JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyiapkan enam usulan langkah strategis dalam rangka mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia atau zero backlog perumahan pada 2045.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan peluang di sektor perumahan masih sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, pemerintah membidik target rasio keterhunian rumah dan rumah layak mencapai 100% pada 2045.

“Kami berupaya mendukung penyelesaian backlog perumahan tersebut dengan beberapa usulan yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli,” jelas Haru dalam keterangan resmi pada Kamis, 26 Januari 2023.

• 309 Calon PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Ikuti CAT Tahap Pertama
• Waspada Akun Twitter Palsu, Perhatikan Berikut Tanda-Tanda Akun Resmi KAI
• Panen Raya Tak Disertai Peningkatan Permintaan, Harga Tomat Anjlok

Menurutnya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit. Dengan jumlah tersebut memerlukan sumber pendanaan yang stabil.

"Usulan tersebut diracik agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi namun mengurangi penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan pemakaian dana di luar milik negara," terangnya.

Sementara itu, Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan, skema baru Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang diusulkan perseroan, dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5%. Kemudian untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi.

"Untuk skema baru KPR SSB, diberikan dengan plafon yang lebih besar dari KPR FLPP. Tenor subsidi pun hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian sesuai perbaikan ekonomi debitur. Bunga subsidi yang diberikan yakni sebesar 7%," ujarnya.

Hirwandi mengatakan, usulan skema KPR Rent to Own (RTO) ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal. Melalui fasilitas tersebut, MBR informal dapat menikmati fasilitas sewa selama 6 bulan sebelum mendapatkan KPR.

• BI Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 5,75 Persen
• Tren Investasi Jangka Panjang Resiko Rendah Melonjak, Pluang Rilis 15 Produk Reksa Dana Baru
• Universitas Aisyah Pringsewu dan Poltekkes Kesuma Bangsa Kerja Sama Fokus Peningkatan Teknologi dan SDM

Selain itu, ada skema Staircasing Shared Ownership (SSO) yang menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.

Hirwandi menambahkan, usulan berikutnya yakni penetapan standarisasi Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Lalu, Bank BTN juga mengusulkan untuk mengalihkan dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB).

“Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara untuk perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” pungkas Hirwandi.(*)