JAKARTA -  Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027 dalam rangka memberikan pedoman arah pengembangan ke depan guna menciptakan Pasar Modal yang yang tangguh, stabil, dan tumbuh berkelanjutan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi menyampaikan bahwa roadmap ini merupakan peta jalan bagi pengembangan ke depan sebagai respon atas berbagai tantangan dan peluang pengembangan industri Pasar Modal termasuk respon dari implementasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Misi yang akan diemban selama lima tahun ke depan yaitu mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang dalam, likuid, berdaya saing, terpercaya, serta tumbuh dan berkelanjutan,” kata Inarno dalam keterangan resmi pada Selasa, 31 Januari 2023.

• Pemkot Kucurkan Anggaran Rp4,25 Miliar untuk Pondok Pesantren
• BRI Terus Kembangkan Talenta IT dengan Cara Jitu, Optimis Transformasi Digital Berjalan Sukses
• TPA Bakung Hanya Mampu Menampung Sampah 5 Tahun Lagi

Roadmap Pasar Modal 2023-2027 mengusung lima Pilar Pengembangan, yaitu:
 

1. Akselerasi pendalaman pasar melalui keberadaan variasi produk dan layanan jasa sektor keuangan yang efisien;
2. Akselerasi program yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan;
3. Penguatan peran pelaku industri dalam pengembangan sektor keuangan yang sejalan dengan best practice dan market conduct;
4. Peningkatan serangkaian upaya dalam rangka perlindungan investor; serta
5. Penguatan layanan keuangan digital untuk penguatan kredibilitas sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

"Untuk mendukung pelaksanaan program dan rencana aksi dalam lima Pilar Pengembangan itu, OJK akan meningkatkan proses bisnis internal dan sinergi kelembagaan, transformasi kelembagaan, serta penguatan teknologi informasi sebagai faktor pendukung,"papar Inarno.

Penguatan proses bisnis internal dan sinergi kelembagaan diperlukan agar perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Transformasi kelembagaan diperlukan agar organisasi menjadi solid dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan. Sementara itu, penguatan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam rangka menghadapi dan menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan beragam.

Dukungan dan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan dan sinergi bersama Pemerintah serta otoritas terkait akan terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan rencana aksi yang tertuang dalam Roadmap ini berjalan dengan baik.

• Kemenkumham Lampung Komitmen Optimalkan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
• BRI Tanggapi Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Prioritas hingga Rp8,5 Miliar
• Puncak HBI ke-73, Kemenkumham Lampung Dorong Jajaran Imigrasi Terus Berinovasi

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Dalam kesempatan itu, Inarno juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih sejumlah perusahaan tercatat Indonesia pada penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2021.

Penilaian ACGS telah dimulai sejak tahun 2011 yang merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Markets Forum (ACMF). Indonesia telah terlibat aktif dalam penilaian yang dilakukan termasuk penyusunan dan pengembangan kriteria dan metodologi penilaian bersama lima negara ASEAN lain yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

"Dalam proses penilaian ACGS terhadap 100 Perusahaan Terbuka dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar pada 2021 terdapat satu perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk ke dalam Top 20 ASEAN PLCs dan 9 perusahaan tercatat sebagai bagian ASEAN Asset Class,"paparnya. (*)