JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penganggaran belanja wajib pemerintah daerah (pemda) melalui anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) di luar Dana Bagi Hasil (DBH) selama Oktober hingga Desember 2022 mampu mengendalikan dampak inflasi imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pemda ini diberikan kewenangan untuk membuat program sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan tentunya ini juga menggunakan data-data yang telah teruji sebelumnya," jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam keterangan resminya, Kamis, 8 September 2022.

Primanto menekankan, hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Sehingga uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu, dan pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran.

• Program Reply Telkomsel, Tukar POIN Berhadiah Smartphone 5G dan Saldo LinkAja
• Hadirkan Narasumber dari UGM, Prodi Darmajaya Workshop Pembuatan Media Ajar
• Tarif Ojek Online Naik 8 Persen, Ini Pertimbangan Kemenhub

Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh pemda dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Implementasi kebijakan dimaksud diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

"Dengan adanya PMK ini, maka pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar dua persen dari DTU di luar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya," tegas dia.

Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH kuartal IV-2022. Belanja wajib perlindungan sosial tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

• Daftar 6 Bansos Rencana Cair Bulan September 2022
• GoFood Kenalkan Fitur Mode Hemat, Bisa Pesan Makan Gratis Ongkos Kirim
• Tidak Ada Penutupan Jalan saat Kunjungan Presiden ke Bandar Lampung

Penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

"Daerah wajib menyampaikan laporan yang sekaligus menjadi persyaratan penyaluran DAU dan DBH PPh Pasal 25/29 (bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terdiri dari laporan penganggaran belanja wajib, paling lambat pada 15 September 2022, laporan realisasi belanja wajib setiap 15 pada bulan berikutnya, dan laporan disampaikan dalam bentuk PDF melalui e-mail resmi DJPK," pungkas Primanto. (*)