BANDARLAMPUNG –  Selama periode triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2021, Pengadilan Pajak telah menerbitkan 60 putusan terkait upaya hukum wajib pajak berupa banding atau gugatan atas keputusan keberatan/non keberatan yang diterbitkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

"Dari 60 putusan Pengadilan Pajak tersebut, sebanyak 49 putusan menolak permohonan gugatan/banding wajib pajak, yang artinya rasio kemenangan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah sebesar 81,67%," papar Sarwa Edi, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dalam keterangan tertulisnya Jumat (36/11/2021).

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dimana produk hukum yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan tersebut berupa surat ketetapan pajak (SKP).

• Akselerasi Digitalisasi UMKM Sumatera Lewat Amartha+
• China Ambil Peluang Kembangkan Metaverse?
• Simak 6 Film Terbaru Netflix yang akan Temani Momen Akhir Tahun

"Apabila wajib pajak merasa tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak berupa pengajuan keberatan maupun non keberatan yang disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar," imbuh Sarwa.

Atas permohonan wajib pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan untuk pengajuan keberatan dan paling lama 6 bulan untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU KUP.

Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan maupun non keberatan yang diterbitkan oleh DJP, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa pengajuan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

• Super Friends hingga Boldriders Surabaya Gelar Hutanada, Festival Musik di Alam Terbuka
• Daftar Pekerjaan Freelance Online yang Punya Gaji Tinggi
• UNVR Rencana Bagikan Deviden Interim, Berikut Jadwal Lengkapnya

Apabila wajib pajak tetap masih belum puas dengan putusan banding atau gugatan, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan keberatan, banding dan peninjauan kembali merupakan salah satu hak dari wajib pajak.

"Jadi disamping memliki kewajiban perpajakan, wajib pajak juga memliki hak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak Nomor SP-11/WPJ.28/2021," tandas Sarwa. (*)