Sampai dengan 30 September 2022, pemerintah telah menunjuk 130 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BPDPKS berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Lampung mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Berkelanjutan.

Sinergi antara Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung menjadi momen yang baik untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dalam bidang penegakan hukum.

Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak, sudah lama terjalin dalam berbagai bidang.

Tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2021 Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mencapai 106,60% dari target sebanyak 452.787 SPT.