BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya digitalisasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu disampaikan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dalam rangka percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujarnya.

Menurut Mirza, nilai komoditas sektor primer di Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun. Namun, PAD yang diperoleh daerah baru berkisar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi tersebut.

“Masyarakat menginginkan fasilitas publik yang lebih baik, mulai dari sekolah, jalan, hingga pusat pelayanan ekonomi. Namun, kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.

Ia menilai rendahnya kontribusi PAD salah satunya disebabkan belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah yang berdampak pada belum maksimalnya potensi penerimaan daerah.

Sebagai contoh, sektor pariwisata Lampung pada 2024 mencatat kunjungan sekitar 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun. Dari angka tersebut, potensi tambahan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, sementara realisasi penerimaannya masih di bawah Rp700 miliar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan aplikasi terintegrasi Lampung-In yang akan menghubungkan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran pajak dan retribusi daerah, layanan Samsat, hingga sistem pengaduan masyarakat.

“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.

Mirza menilai proses birokrasi yang masih panjang menyebabkan berbagai laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) kerap memerlukan waktu cukup lama untuk ditindaklanjuti.

“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi ETPD di Provinsi Lampung.

“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi. Tujuan utama pemanfaatan teknologi adalah menghadirkan manfaat nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.

Menurutnya, transformasi digital merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi digitalisasi, mulai dari kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet dan fasilitas digital di beberapa wilayah.

“Pertemuan ini penting agar seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung dapat bergerak bersama demi menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan mudah bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Direktur Utama Bank Lampung atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah instansi terkait lainnya. (pl)