JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai Rp 2.420 triliun hingga akhir Maret 2023.

Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK Mohammad Ismail Riyadi mengatakan, nilai tersebut terus tumbuh dengan pangsa pasar telah mencapai sekitar 11,3%.

"Sektor keuangan syariah di Indonesia semakin menjadi primadona yang terus berjalan. Hingga saat pemulihan ekonomi berjalan sektor keuangan syariah terus mencatatkan tren yang positif," ujarnya dalam Webinar bertajuk Strengthening Islamic Financial Literacy and Inclusion towards the Indonesian Halal Industry.

Dalam kesempatan tersebut, Ismail memaparkan, perkembangan keuangan syariah tiap tahun terus meningkat. Berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report 2022 mencatat total aset keuangan syariah indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 2.375,84 triliun atau sebesar US$ 151.03 miliar.

• Mengupas Hubungan Indonesia-Jepang Dibalik Kunjungan Kaisar Naruhito ke RI
• BRI Berikan Kado Bus Baru Timnas Indonesia Lawan Argentina
• Perputaran Uang Sepekan Event Bandarlampung Expo 2023 Capai Rp2 Miliar

Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-7 dengan aset keuangan syariah terbesar di dunia dan pada posisi ke-3 dalam keuangan syariah global. Dengan pertumbuhan ini, maka aset keuangan syariah menyumbang sebesar 10,69% dari total aset keuangan konvensional.

Meski demikian, OJK melihat masih adanya tantangan yang harus dihadapi salah satunya terkait rendahnya indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah. 

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan syariah (SNLIK) tahun 2022, menunjukan bahwa literasi keuangan syariah Indonesia masih berada di angka 9%. Sedangkan inklusi keuangan telah mencapai 12%.

• Puluhan Pelajar SMA/K se Provinsi Lampung Ikuti Pelatihan di Laboratorium IIB Darmajaya
• CSR PTPN VII Alirkan Air Bersih untuk Warga Tamansari
• Tips 7 Cara Menghemat Uang untuk Merawat dan Memperbaiki Mobil

"Ini relatif masih rendah jika dibanding literasi dan inklusi keuangan secara nasional. Di mana literasinya sudah mencapai 49% dan inklusinya 85%," kata Ismail.

Dalam mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur. Kemudian akselerasi dan program edukasi keuangan syariah secara masif dan kolaboratif yang dilakukan oleh industri dan asosiasi.

"Selain itu, perkembangan produk dan perluasan akses keuangan syariah, dan perlu adanya analisis strategis dari sisi kebijakan untuk mendukung literasi dan inklusi keuangan syariah," pungkas Ismail.(*)