Transparan dan Sesuai Prinsip Akuntansi! Laporan Keuangan Pupuk Indonesia Kantongi Opini Wajar

JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memastikan laporan keuangan telah terlebih dahulu diaudit berlapis oleh lembaga pemerintah maupun independen.

Mengutip laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Selasa, 4 Maret 2025, laporan keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) mendapat opini wajar dan sudah sesuai standar akuntansi.

“Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsoladisian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsoladisian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,” bunyi laporan hasil audit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

• Mario Aji Raih Sokongan BRI, Optimis Cetak Prestasi di Moto2 2025
• Kasus Mega Korupsi Pertamina Patra Niaga, Simon Mantiri Jamin Kualitas BBM

Hasil audit tersebut sekaligus menjawab pemberitaan yang kurang tepat mengenai penyajian laporan keuangan Pupuk Indonesia. 

Dalam proses audit, laporan keuangan Pupuk Indonesia telah di-review oleh auditor BPK RI AKN II sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023. Laporan tersebut telah selesai di-review oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat Pupuk Indonesia memiliki obligasi.  

Terkait dengan pemberitaan mengenai laporan keuangan Pupuk Indonesia, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:  

1.⁠ ⁠Tuduhan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca senilai Rp7,978 triliun → Faktanya, seluruh dana telah dicatat dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada “Aset Lancar Lainnya" sesuai standar akuntansi yang berlaku. Deposito berjangka lebih dari tiga bulan memang tidak dikategorikan sebagai kas dan setara kas, melainkan dikategorikan sebagai aset lancar lainnya. Sementara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo yang dialokasikan untuk Perjanjian Pelayanan Jasa Notional Pooling (PPJNP). Kedua hal tersebut telah tercatat di dalam laporan keuangan.

2.⁠ ⁠Tuduhan pencairan deposito sebesar Rp15,932 triliun yang tidak dilaporkan → Faktanya, perubahan saldo deposito telah dicatat secara transparan dalam laporan keuangan. Penurunan saldo dari Rp12,784 triliun menjadi Rp4,121 triliun telah dijelaskan oleh faktor-faktor seperti penempatan ke dalam deposito jatuh tempo lebih dari tiga bulan, penempatan kas dalam kategori kas yang dibatasi penggunaannya, serta pencairan lainnya yang sesuai dengan prinsip akuntansi.  

Dengan demikian, seluruh laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.