Tingkatkan Mutu Layanan, Klinik Pratama PTPN VII Menuju Akreditasi

BANDARLAMPUNG - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk tenaga medis yang bertugas di seluruh unit PTPN VII.

Pelaksanaan FDG ini terkait peningkatan mutu dan pelayanan kepada pasien. FGD dilaksanakan selama 2 hari mulai Selasa, 23 Agustus 2022 hingga Rabu, 24 Agustus 2022, bertempat di ruang Kolaboratif PTPN VII. Pelaksanaan FGD sebagai dasar untuk menuju akreditasi klinik pratama yang ada di PTPN VII.

Kepala Bagian SDM PTPN VII Hidayat, mengatakan PTPN VII berencana akan akreditasikan semua klinik pratama yang ada di lingkungan perusahaan. Ada 9 klinik pratama yang tersebar di unit kerja milik PTPN VII.

• Empat Oknum Satpol PP Bandar Lampung Aniaya Badut Jalanan, Perkara Berakhir Damai
• Misi BUMN Startup Day Cetak Technopreneur dan Perkuat Ekonomi Digital
• BI Naikkan Suku Bunga Acuan ke 3,75 Persen Setelah 17 Bulan Ditahan

Untuk mewujudkannya bisa terakreditasi klinik pratama PTPN VII akan mematuhi ketentuan-ketentuan dari pemerintah.

Dilaksanakannya FGD ini salah satu untuk memberikan wawasan kepada petugas medis PTPN VII, agar mengetahui apa saja ketentuan yang harus dipatuhi agar klinik pratama bisa bekerjasama dengan layanan BPJS.

Selain itu, tambah Hidayat, FGD dilaksanakan ini sesuai dengan komitmen perusahaan yang patuh dengan ketentuan pemerintah. Dan komitmen untuk meningkatkan fungsi layanan kesehatan pada keluarga besar PTPN VII.

Dalam pelaksanakan yang digelar selama dua hari ini, para peserta akan melakukan study banding ke klinik yang ada di Korem Garuda Hitam (Gatam).

Dalam prosesnya nanti, PTPN VII akan mengajukan 9 klinik pratama agar dapat terareditasi di tahun 2023 dan 2024.

Tahap pertama ditahun 2023 ada 4 klinik pratama yang diajukan untuk mendapatkan akreditasi yakni Klinik Pratama Kantor Direksi, Kantor penghubung Bengkulu, Unit Tulung Buyut dan Sungai Lengi. Dan ditahun 2024, ada 5 klinik pratama yang diajukan yakni kantor Penghubung Sumsel, Unit Pagar Alam, Unit Betung, Cinta Manis dan Bungamayang.

Ia berharap dengan FGD ini para peserta bisa berdiskusi dan akan diberikan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung, guna menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan dari pemerintah.

Sementara Anik Listyorini, SKM, MM, Sub Koordinator Mutu dan Akreditasi Yankes Dinas Kesehatan Bandarlampung dalam paparannya  menjelaskan tentang akreditasi klinik dan langkah langkah agar dapat mendapatkan akreditasi. Akreditasi adalah salah satu bentuk upaya peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Menurutnya, peran FKTP merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, untuk itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di FKTP merupakan hal yang harus diperhatikan.

“Melalui akreditasi, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola di FKTP meliputi tata kelola institusi, tata kelola program, tata kelola resiko pelayanan dan tata kelola mutu. Proses akreditasi yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan mendorong fasilitas kesehatan tersebut untuk membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dengan mengkolaborasikan pedoman dan standar yang berlaku di tingkat nasional ke dalam proses pelayanan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan,” paparnya.

FKTP yang telah melaksanakan proses akreditasi dan peningkatan mutu secara berkesinambungan tentu akan memperoleh lebih banyak keuntungan di masa yang akan datang, baik dari sisi manajerial maupun teknis pelayanan, karena menciptakan pelayanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu mencapai ekspektasi kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan prima.

• HUT ke-77 RI, Antam Beri Harga Ongkos Kirim Hanya Rp17
• Merdeka Dari Rentenir, Pembiayaan UMKM Melalui Pakem Lampung Capai Rp3,099 Miliar
• Cegah Banjir Warga Teluk Betung Gotong Royong Bersihkan Sampah di Aliran Sungai

Standar akreditasi bagi Puskemas, klinik pratama dan tempat praktik mandiri telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015. Hal ini merupakan standar yang menjadi acuan bagi FKTP dalam melaksanakan proses akreditasi.

Ada 4 standar akreditasi klinik yakni kepemimpinan dan manajemen klinik, layakan klinis yang berorientasi pasien, manajemen penunjang layanan klinis dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Dari keempat standar akreditasi ini klinik pratama harus memiliki persyaratan pendirian dan perijinan, persyaratan tenaga klinik dan kegiatan pengelolaan klinik, tutup Anik Listyorini. (*)