Eva Dwiana: Aksi Tolak Kenaikan BBM Harusnya ke Pemerintah Provinsi

BANDAR LAMPUNG — Menanggapi aksi mahasiswa di gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Wali Kota Eva Dwiana mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Pasalnya, kebijakan tersebut dari pemerintah pusat.

"Kita daerah kan tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kebijakan pusat," kata Eva usai rapat sidang paripurna, Kamis, 8 September 2022

Menurut Eva, massa mahasiswa seharusnya menyampaikan keluhan ke Pemerintah Provinsi, sebab Kota Bandar Lampung di bawah naungan Provinsi Lampung.

• Mahasiswa Ancam Aksi Lebih Besar Jika Tidak Dapat Respon DPRD Bandar Lampung
• Ratusan Pengemudi Ojol Tolak Kenaikan Harga BBM dan Tuntut Penyesuaian Tarif
• Kemenkeu: Belanja Wajib 2 Persen DTU Mampu Kendalikan Dampak Inflasi

"Yang namanya kabupaten kota itu kan naungannya ke provinsi, seharusnya (aksi) ke provinsi, baru nanti provinsi menyampaikan ke pusat," ujarnya.

Bunda Eva sapaan akrab Eva Dwiana mengklaim akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat saat pendapatan asli daerah (PAD) membaik, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

"Kalau kami insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bagaimana PAD baik, kesejahteraan masyarakat juga membaik," jelasnya.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di depan gedung DPRD Kota Bandar Lampung kemarin. Hari ini, Kamis, 8 September 2022, aksi dilanjutkan oleh mahasiswa lintas organisasi. (IQB)