Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Ini Tanggapan Petani Sawit

BANDARLAMPUNG - Serikat Petani Kelapa Sawit sangat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng/CPO dan minyak goreng. Serikat petani menilai kebijakan tersebut langkah tepat untuk membanjiri pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengamini keputusan ini akan membuat masyarakat tak kesulitan memperoleh minyak goreng, tentunya dengan harga terjangkau.

"Karena para pelaku usaha, selalu sibuk memikirkan suplai produk olahannya ke luar negeri karena menguntungkan dan mereka melupakan tugasnya memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Mansuetus Darto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 25 April 2022.

• Menteri Nadiem Tekankan Pemulihan Berkelanjutan Berbasis Kebudayaan
• Asuransi Astra Vaksinasi Booster bersama Ditbinmas Polda Metro Jaya
• Kemenag: Hilal Awal Syawal di Indonesia Pakai Kriteria MABIMS

Lebih lanjut Darto menyampaikan, beberapa hari belakangan ini pihaknya memantau harga tandan buah segar (TBS).

Maka dari itu, Darto mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan nama-nama petani yang memasok ke pabrik untuk menekan harga TBS.

Karena jika tidak, kejadian ini akan memberikan pundi-pundi uang alias menguntungkan pabrik karena saat situasi normal nanti, mereka akan menjual minyak sawit mentah dengan harga normal tetapi mereka membeli TBS dari petani dengan yang harga murah.

• Tiga Rekomendasi Wisata Saat Anda Mudik Melalui Pantai Selatan
• Kiat Mengusir Jenuh Saat Melakukan Perjalanan Mudik
• Siapkan Tujuh Hal Ini Supaya Mudik Anda Semakin Nyaman

"Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," ujar Darto.

Berkaca dari hal itu, menurut Darto alokasikan dana Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program yang inovatif, misalnya dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani.

"Sebab kalau harga turun, petani tidak bisa membeli pupuk," pungkasnya.(*)