Belanja Negara 2023 Rp2,9 Kuadriliun untuk Belanja Pusat dan Transfer Daerah

JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyanj Indrawati memaparkan rencana belanja Indonesia pada tahun depan. Ia menyampaikan belanja negara tahun depan pada kisaran 14,09% hingga 14,71% dari produk domestik bruto (PDB) atau pada kisaran Rp2,8 kuadriliun hingga Rp2, 9 ri Mulyani Indrawati . 

Anggaran sebesar itu dibagi untuk belanja pusat sebesar Rp2,02 kuadriliun hingga Rp2 1 kuadriliun dan transfer dana ke daerah Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.

Menkeu menyampaikan belanja negara tahun 2023 akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional.

"Prioritas belanja digunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi nasional, " kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya dikutip Senin, 18 April 2022.

• Halo BCA Whatsapp Permudah Nasabah Terhubung ke Layanan CS
• BI Sesuaikan Operasional dengan Hari Libur Idul Fitri
• Hendak Mudik? Utamakan Keselamatan dan Periksa Kelayakan Kendaraan!

Menkeu memaparkan lima prioritas belanja negara pada tahun 2023, dengan perincian sebagai berikut. 

Pertama, untuk perlindungan sosial sebesar Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran ini diutamakan untuk menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif. 

Ia menyampaikan Kemensos akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial dan data akan semakin dimutakhirkan. 

Kedua, Sri Mulyani menyampaikan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp255 triliun dengan alokasi penanganan Covid-19 sebesar Rp116,4 triliun. 

Dari yang tahun sebelumnya belanja kesehatan sebesar Rp312 triliun dengan Rp190 triliun untuk penanganan Covid-19. Ia menjelaskan anggaran kesehatan pada 2023 untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan oleh Kemenkes, memberikan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan, membangun sarana-prasarana kesehatan di daerah, meningkatkan layanan kesehatan serta menurunkan stunting dan termasuk penyakit seperti tuberkulosis. 

Ketiga, untuk anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pada sektor ini sebesar Rp595,9 triliun hingga Rp563,6 triliun. Hal ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp542,8 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa terhadap murid, Kartu Indonesia Pintar (KIP), membayar tunjangan profesi guru dan PNS dan operasional sekolah melalui BOS serta biaya operasional PAUD, di mana 6,5 juta anak usia dini akan mendapat manfaat. 

Keempat, yakni pada tahun depan direncanakan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp367 triliun hingga Rp402 triliun. Anggaran ini digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi, irigasi, jalan, jembatan, kereta api, infrastruktur teknologi informasi dan satelit. Anggaran yang direncanakan untuk itu sebesar Rp367 triliun—Rp402 triliun.

Kelima, anggaran untuk belanja pembangunan IKN  yang dialokasikan sebesar Rp27 hingga Rp30 triliun. Sri Mulyani menyampaikan anggaran ini dialokasikan dalam rangka untuk membangun infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, dan kementerian untuk simpul konektivitas. 

Dialokasikan juga untuk pembangunan awal di bidang sekolah dan kesehatan, serta untuk mendukung belanja sarana dan prasana dibidang ketahanan dan keamanan.

Sri Mulyani menyampaikan tahun depan akan terus mengendalikan biaya operasional pemerintahan agar tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran dialokasikan untuk belanja produktif.

"Tahun depan akan terus mengendalikan biaya operasional pemerintahan agar tetap terjaga secara efisien dan terkendali, sehingga anggaran dialokasikan untuk belanja produktif. Tahun depan momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap dijaga dgn dukungan anggaran peemerintaan," ujar Sri Mulyani. (CA) 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Heriyanto pada 19 Apr 2022