JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,17% di kuartal II-2023 merupakan bekal menuju Indonesia Emas 2045. Dengan visi tersebut, Indonesia menargetkan predikat sebagai “High Income Country” dapat terwujud menjelang tahun 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto manyampaikan sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2045 di antaranya yakni memiliki PDB Nominal sebesar US$9,8 triliun atau setara Rp149 kuadriliun (asumsi kurs Rp15.258 per dolar AS).

Adapun GNI per kapita US$30.300 atau sekitar Rp462 juta, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.

“Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,” papar Airlangga dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin 28 Agustus 2023.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan reformatif berubah ke arah transformatif yang mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

“Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai,” terang Airlangga.

Indonesia juga memiliki modal sumber daya alam yang sangat besar, diantaranya 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW. Pemerintah juga saat ini sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

• Profil Seniman Sukses KAWS yang Sedang Ramai Dibicarakan di Indonesia
• Mengenal Obvitnas, Aset Berharga Milik Negara
• Kurangi Polusi Udara, Menteri LHK Usulkan TMC Harusnya Tiap Hari
• Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Capai 433 Juta, Inilah Provinsi Tujuan Favorit

Aktif dalam Kerja Sama Internasional

Indonesia juga turut berperan aktif dalam kerja sama internasional. Pada 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun ini dengan Keketuaan ASEAN. Saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk bergabung dengan OECD.

Berbagai implementasi konkret strategi kebijakan juga dilaksanakan pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi, seperti memberikan kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.

“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur,” ujar Airlangga.(*)