PESAWARAN - Dalam rangka mendukung implementasi lanjutan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Bank Indonesia Provinsi Lampung (KPw BI Lampung) memberikan dukungan program pengembangan ekonomi masyarakat berupa sarana prasarana untuk budidaya cabai kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada Selasa, 15 November 2022.

Bantuan diberikan secara simbolis oleh Kepala Perwakilan BI Lampung Budiyono kepada Perwakilan Gapoktan, yang disaksikan oleh Gubernur Lampung, Forkopimda Lampung, dan Bupati/Walikota di Provinsi Lampung yang dilanjutkan dengan penanaman bibit cabai hamparan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, anggota Forkopimda, Bupati Pesawaran, anggota TPID dan Kepala OPD Terkait.

• Warga Panjang Diminta Waspada Longsor dan Banjir
• Perumda Bandar Lampung Keluhkan Banyak Pelanggan Tunggak Tagihan Air
• Ikut Dukung B20 Summit di Bali, BCA Menyelaraskan Strategi Bisnis dengan Program B20

Kepala Perwakilan BI Lampung Budiyono mengatakan, GNPIP merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Implementasi Program GNPIP

GNPIP di Provinsi Lampung didahului sebelumnya dengan Pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada Pembukaan Lampung Begawi pada 19 Agustus 2022.

"Dalam implementasi lanjutan GNPIP ini, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kota/Kabupaten serta pemangku kepentingan terkait memiliki semangat untuk berjuang bersama mengendalikan inflasi pangan, salah satunya dengan mendukung petani cabai dari aspek hulu hingga ke hilir. Pengendalian inflasi ini penting sebagai upaya pemerintah pusat dan daerah agar daya beli masyarakat terjada sehingga kesejahteraan riil masyarakat tidak menurun,"papar Budiyono.

Bank Indonesia mendukung penuh Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kerjasama ini ditujukan  untuk menjamin kecukupan stok dan kestabilan harga cabai di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh Kabupaten Pesawaran sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan.

Dilakukannya tahap awal KAD antara Kabupaten Pesawaran dengan Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Metro karena kedua kota ini merupakan kota pencatatan inflasi yang dilakukan oleh BPS. Sebagai bentuk implementasinya, juga dilakukan KAD dalam business to business (B2B) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Gapoktan dengan offtakerpedagang besar dan pengusaha olahan cabai sebagai bentuk nyata hilirisasi komoditas tersebut.

Komitmen Bangun Ekonomi Berbasis Kerakyatan Melalui KPB

Gubernur Arinal Djunaidi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang tetap konsisten membangun ekonomi berbasis kerakyatan. 

"Saya tetap konsisten untuk membangun ekonomi kerakyatan," tegasnya. 

Dengan Kartu Petani Berjaya sebagai program unggulan diharapkan mampu membantu para petani dalam mendapatkan modal, penyediaan pupuk hingga mampu membantu hilirisasi hasil panen. 

Seluruh Petani diharapkan dapat memanfaatkan Kartu Petani Berjaya dengan maksimal, sehingga akan terwujud petani maju.

"Kartu Petani Berjaya juga merupakan bentuk komitmen Gubernur Lampung untuk mewujudkan petani maju menuju Lampung Berjaya sebagai implementasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, " ujarnya. 

Melalui kegiatan Gerakan Tanam Cabai ini, Gubernur Arinal berhap dapat meningkatkan produksi dan menjaga  ketersediaan  cabai yang 
merata sepanjang tahun, serta menjaga stabilitas harga pangan.

"Penanaman cabai dengan memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar dan pekarangan rumah juga bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga atau bahkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga, " ujarnya lagi.

Kerjasama semua pihak, baik perbankan maupun kepala daerah untuk membangun sinergi dalam upaya pengendalian inflasi, peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga supply dan demand  agar tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga. 

Kerjasama Antar Daerah seperti diharapkan jterus terjalin dan tidak terbatas pada komoditas cabai saja, namun juga komoditi pangan strategis lainnya. 

Diakhir, Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Lampung. Secara khusus kepada Bank Indonesia, yang telah berkontribusi, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).  

• Resmi Launching, Berikut Beragam Keunggulan Aplikasi iDebKu
• Lebih Dari 2.000 Lembaga Keuangan Manfaatkan SLIK Cek Riwayat Kredit Nasabah
• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Rabu, 9 November 2022

Manfaat Program GNPIP

Sementara  Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan bahwa Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu menghasilkan produk pertanian khususnya dibidang pangan sehingga mampu mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung,

"Kabupaten Pesawaran hari ini mendapatkan program GNPIP yang mana program ini sangat bermanfaat, meskipun dengan lahan pertanian yang tidak begitu luas namun produktif, serta petani yang kreatif, Pesawaran insyallah mampu menghasilkan produk pertanian khusus dibidang pangan yang bisa menopang daya dukung ketahanan pangan di provinsi Lampung dan dapat juga membantu pengendalian inflasi di Provinsi Lampung," ucap Dendi.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan secara simbolis akad kredit sebagai upaya untuk meningkatkan permodalan dan kapasitas petani. Selain itu, juga dilakukan serah terima secara simbolis bantuan oleh Gubernur Lampung berupa sumur bor untuk mendukung keberlanjutan produksi serta solar dome untuk mendukung pengolahan pasca panen kepada petani cabai di Pesawaran.

Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Lampung. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen melakukan upaya pengendalian inflasi melalui 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kestabilan harga, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. (*)