JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau 21.373 iklan produk jasa keuangan pada 2022. Dari jumlah tersebut, ditemukan 460 iklan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pelanggaran yang paling banyak ditemukan yaitu iklan yang tidak mencantumkan frasa “syarat dan ketentuan yang berlaku”, mencantumkan frasa “kuota terbatas”.

"Kemudian “persediaan hadiah terbatas” atau kalimat lain yang bermakna sama tanpa informasi kuota/hadiah yang disediakan, tidak mencantumkan informasi yang dapat membatalkan janji manfaat, seperti periode program dan minimum pembelian pada badan iklan," ujarnya dalam acara Sosialisasi Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen.

Friderica mengatakan, pihaknya juga telah menjalankan operasi intelijen pasar yang dilakukan secara incognito sesuai dengan tema yang ditetapkan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait isu pelindungan konsumen yang terjadi secara riil di lapangan.

• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Jumat, 17 Maret 2023
• Lampaui Kinerja Bank Konvensional, Pembiayaan Syariah Melesat hingga 20,13%
• Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

Sejalan dengan itu, Friderica meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk terus memperkuat upaya pelindungan konsumen secara menyeluruh dalam setiap produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan ke masyarakat.

Adapun penerapan pelindungan konsumen yang dilakukan lembaga keuangan akan diawasi secara ketat oleh OJK melalui pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct yang mengharuskan aspek pelindungan konsumen dalam setiap proses produk yang dikeluarkan lembaga keuangan.

“Pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang efektif sangat kritikal agar konsumen dapat terlindungi dari praktik bisnis yang unfair sebagaimana memastikan juga bahwa tujuan dari inklusi keuangan itu juga tercapai secara bertanggung jawab dan sustain dan menjaga integritas dari sistem keuangan,” kata Friderica.

Oleh karena itu, OJK telah mendapatkan penegasan kewenangan untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) khususnya melalui pengawasan perilaku pasar (market conduct) pelaku usaha jasa keuangan.

"Dalam melakukan pelindungan konsumen, OJK berpedoman pada prinsip strike the right balance, yang berpegangan bahwa jika konsumen terlindungi dengan baik maka industri jasa keuangan akan semakin berkembang karena besarnya kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan," ujar Friderica.

• Kemenkumham Lampung Sosialisasi Partai Politik Fokus Sinkronasi Data dan Kepengurusan Parpol
• Tips Cara Menukarkan Voucher Pelatihan Offline Kartu Prakerja
• Asuransi Astra Bersama Ajinomoto Berikan Literasi Keuangan dan Kesehatan Bagi Para Ibu

Menurutnya, pengawasan market conduct meminta agar pelaku usaha jasa keuangan selalu memperhatikan aspek pelindungan konsumen dalam rangkaian product life cycle.

Hal ini dimulai dari tahap mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan atau layanan, sampai dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen.

"Pengawasan market conduct dilakukan secara onsite dan offsite untuk memastikan penerapan ketentuan kepelindungan konsumen melalui pemeriksaan tematik, pemeriksaan khusus, market intelligence (operasi intelijen pasar), dan pemantauan," pungkas Friderica.(*)