Lampung Selatan Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK

Eva Pardiana - Jumat, 29 Mei 2026 21:31
Lampung Selatan Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPKLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026). (sumber: Diskominfo Lamsel)

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang diraih Kabupaten Lampung Selatan secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026). Penyerahan dilakukan bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam mempertahankan opini WTP selama satu dekade terakhir.

"Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10," ujar Egi.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Egi menegaskan, raihan WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan tepat sasaran.

"Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara demi kebermanfaatan masyarakat melalui program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan daerah, sinergi antarperangkat daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan.

Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK turut menjadi faktor pendukung.

"Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga mendukung terwujudnya tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," ujar Rini.

Dengan raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut, Pemkab Lampung Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap penggunaan APBD memberikan manfaat bagi masyarakat. (ls)

RELATED NEWS