JAKARTA - Isu perpajakan dan finansial masih menjadi pembahasan dalam penutupan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 di Gujarat, India, Kamis 20 Juli 2023. Sejumlah negara mendukung adanya kerangka khusus secara internasional untuk mencegah penghindaran pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, yang menjadi wakil Indonesia dalam kegiatan, mengapresiasi kehadiran kerangka Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kerangka tersebut merupakan prakarsa Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20. 

Menurut Menkeu, strategi BEPS penting untuk mewujudkan pajak yang berkeadilan dan berasas manfaat. "Kerangka ini dapat menjaga basis pajak dari masing-masing negara dan mencegah penghindaran pajak,” terang Menkeu Sri Mulyani, dikutip dari kemenkeu.go.id, Kamis. 

• Berikut Lima Poin Kerja Sama OJK dan KLHK Soal Bursa Karbon
• Platform Pemilu.Ai Resmi Rilis, Disebut Bisa Hemat Biaya Kampanye
• Berantas Situs Judi Online jadi Gebrakan Awal Menkominfo Budi Arie

Berkaitan dengan perpajakan Indonesia, Kemenkeu sempat menyatakan penerimaan dari sektor perpajakan telah mencapai Rp1.105,6 triliun pada semester I APBN Tahun 2023. Angka tersebut mencapai 54,7% dari target APBN.

Dukungan untuk Negara Rentan

Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara tumbuh 5,4% atau mencapai Rp1.407,9 triliun.  Rinciannya berasal dari pajak negara sebesar Rp1.105,6 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semester I 2023 mencapai Rp302,1 triliun. 

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Sri Mulyani membahas mengenai Financial Sector dan Financial Inclusion. Dalam pelaksanaannya, Indonesia mendukung Financial Stability Board (FSB) dalam mengatur dan mengawasi aset kripto dan stablecoin global. ”Pembahasan hari ini sangat intens, namun juga menyenangkan karena bisa berbagi perpektif bersama kolega-kolega saya yang hadir,” ujar Sri.

Lebih lanjut, International Financial Architecture (IFA) dalam hari terakhir G20 di India. IFA berkaitan dukungan untuk negara-negara rentan, dan penguatan bank-bank pembangunan multilateral (MDB). "Dukungan MDB dan sektor swasta penting untuk mengatasi isu-isu terkini,” tutur Sri Mulyani.(*)