JAKARTA - Pemerintah India resmi melarang ekspor gandum sejak Sabtu, 14 Mei 2022. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah India lantaran produksi gandum terhambat imbas adanya gelombang panas.

India merupakan produsen gandum nomor dua terbesar di dunia setelah China, dengan kapasitas produksi 107,5 juta ton. Sementara Indonesia mengimpor gandum tiap tahun sebesar 11,7 juta ton atau setara USD 3,45 miliar. Di tahun 2022 angka impor gandum Indonesia naik 31,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menyoroti permasalahan tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengungkapkan, suplai gandum global akan terpangkas signifikan jika India melakukan larangan ekspor.

• IPO Hari Ini, Simak Profil Lengkap Oscar Mitra Sukses Sejahtera
• Cek Harga Emas Antam Hari Ini di Pegadaian pada Selasa, 17 Mei 2022
• Kuartal II 2022, Investasi Dana Asuransi Jiwa di SBN Diprediksi Terus Naik

"Dampaknya harga gandum di pasar global dipastikan akan naik drastis. Tanpa larangan Ekspor India saja harga gandum global sudah naik tinggi," kata Piter dikutip dari Kumparan Selasa, 16 Mei 2022.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengimpor gandum, akan terdampak sekali. Harga barang-barang pangan yang berbahan baku gandum akan melonjak naik.

Bahkan menurutnya, inflasi yang sekarang sudah meningkat akan melonjak lebih tinggi. "Ujung-ujungnya masyarakat bawah yang akan paling terdampak, terpangkas daya beli oleh inflasi yang tinggi, "lanjut Piter.

Serupa dengan Piter, Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhamad Faisal mengatakan, larangan ekspor gandum pasti akan mengurangi suplai gandum di pasar internasional. Hal ini tentu saja akan membuat harga gandum di pasar internasional akan naik.

"Tentunya berdampak pada negara net importir seperti indonesia. Bukan hanya net importir tapi juga ketergantungan impornya 100 persen, karena kita tidak bisa menanam gandum di dalam negeri, "jelas Faisal.

Menurut Faisal, larangan ekspor gandum akan berdampak pada inflasi atau kenaikan harga produk turunan gandum seperti tepung terigu, dan industri turunannya seperti mi instan dan roti.

"Kita perlu mengalihkan asal impor gandum kita ke negara yang supply lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, " ungkap Faisal.

• Besok SD hingga SMP di Bandar Lampung Terapkan PTM 100 Persen
• Unilever Buka Lowongan Program Management Trainee 2022, Mau Gabung?
• 20 Tahun Indo Premier, Core Values Jadi Kunci Pertumbuhan

Secara rinci, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan empat dampak dari pelarangan ekspor gandum yang dilakukan pemerintah India.

Pertama, harga gandum di pasar internasional telah naik 58,8 persen dalam satu tahun terakhir. Imbas pada inflasi pangan akan menekan daya beli masyarakat. Banyak industri makanan minuman skala kecil yang harus putar otak untuk bertahan di tengah naiknya biaya produksi.

"Kedua, pelarangan ekspor gandum yang belum diketahui sampai kapan waktunya membuat kekurangan pasokan menjadi ancaman serius. Perang Ukraina-Rusia sudah membuat stok gandum turun signifikan, ditambah kebijakan India, tentu berimbas signifikan ke keberlanjutan usaha yang butuh gandum," terang Bhima.

Ketiga, pengusaha harus segera mencari sumber alternatif gandum. Seharusnya ini menjadi kesempatan bagi alternatif bahan baku selain gandum seperti tepung jagung, singkong, hingga sorgum yang banyak ditemukan di Indonesia.

Keempat, pakan ternak yang sebagian menggunakan campuran gandum (pollard), ketika harga gandum naik bisa sebabkan harga daging dan telur juga naik.

"Pemerintah harus segera mempersiapkan strategi untuk mitigasi berlanjutnya ekspor gandum India,"tegas Bhima.

Menurutnya, pengusaha di sektor makanan minuman dan pelaku usaha ternak perlu berkoordinasi mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah. "Sekarang harus dihitung berapa stok gandum di Tanah Air, dan berapa alternatif negara penghasil gandum yang siap memasok dalam waktu dekat,"imbuhnya.

Bhima melanjutkan, bukan tidak mungkin, pemerintah Indonesia bersama negara lain melakukan gugatan kepada India ke WTO karena kebijakan unilateral India merugikan konsumen dan industri di Indonesia.(*)