JAKARTA - Indonesia masih dihadapkan pada tantangan multidimensi meski berbagai indikator perekonomian nasional telah menunjukan tren pemulihan yang cukup atraktif. Tantangan itu mengandung kompleksitas lebih tinggi yakni The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living. 

Krisis dan ketidakpastian global tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok global serta menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan. Dengan berakhirnya pandemi menjadi endemi, maka fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat dan menjadi modal baik untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat di tahun 2023.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan ketahanan ekonomi nasional menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing serta menjadi prasyarat dalam merespons berbagai tantangan global dan domestik. 

"Kami terus melakukan berbagai upaya extraordinary untuk mendukung berbagai kebijakan guna menjaga resiliensi perekonomian nasional,” terang Haryo dikutip dari laman Kemenko PMK, Rabu 26 Juli 2023.

Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional pada April 2020, unprecendented global crisis pandemi COVID-19 menjadikan Indonesia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat. 

• Pasar Smartphone Turun, Penjualan iPhone Malah Naik Rp610 Triliun
• Permintaan Chip Meningkat, Ini Langkah TSMC Taiwan
• Octopus Energy Generation Perusahaan Investor Energi Terbarukan

“Dalam masa kepemimpinan Menko Airlangga hingga saat ini, perekonomian nasional dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Tidak hanya terkait dengan meningkatkan kemampuan perekonomian domestik, namun juga upaya menjawab tantangan global,” ujar Haryo.

Indonesia sendiri mengalami tiga fase perekonomian dari awal masa kemerdekaan. Mulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat serta biaya politik yang besar. 

Di masa tersebut, kegiatan produksi perdagangan serta kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik pada awal kemerdekaan. Pada era berikutnya, berbagai terobosan kebijakan ekonomi terus ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan perekonomian nasional. 

Hal ini agar negara mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus meningkatkan daya saing. Program stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, desentralisasi fiskal, dan pengentasan kemiskinan terus dilakukan pemerintah. 

Demikian halnya pembangunan pedesaan, reformasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, memantapkan stabilitas ekonomi makro, pembangunan infrastruktur serta berbagai kebijakan lain.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 telah menjadi bagian utuh dalam mengawal perekonomian Indonesia. Usai dijabat pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kemenko Perekonomian sejak Oktober 2019 dipimpin oleh Airlangga Hartarto dalam Kabinet Indonesia Maju. Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga baru dimulai pada tahun 2000. (*)