BANDAR LAMPUNG - Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pembangunan berbasis masyarakat untuk mengatasi inflasi saat ini telah masuk tahap taken kontrak.

"Saat ini sudah kita lakukan taken kontrak, dan akan dimulai pembangunannya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan pada Rabu, 14 Desember 2022.

Menurut Iwan, dana untuk mengatasinya inflasi BBM di Dinas PU dialokasikan Rp2 miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana tersebut akan digunakan untuk membangun saluran air bersih dan dua ipal komunal.

• Perbaikan Flyover Gajah Mada Mulai Digarap
• Jasa Raharja Gandeng ASDP Maksimalkan Keamanan Penumpang Melalui Aplikasi Ferizy
• Pendanaan Fintech Lending Syariah Capai Rp7,16 Triliun Hingga Kuarta III 2022

"Pembangunan sarana air bersih sebesar Rp1 miliar di Tanjung Karang Barat dan dua ipal komunal sebesar Rp1 miliar di Teluk Betung Timur," ujarnya.

Kadis PU itu juga menjelaskan jika pembangunan berbasis masyarakat tersebut akan dikerjakan dan digunakan oleh masyarakat. Dinas PU Kota Bandar Lampung hanya ikut memonitor.

"Jadi uangnya kita berikan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat kenaikan harga BBM," jelasnya.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menganggarkan penanganan inflasi akibat kenaikan harga BBM sebesar 2,1 persen dari APBD atau Rp5,8 miliar. Dana tersebut dibagi ke Dinas Pangan Rp2,8 miliar, Dinas Pekerjaan Umum Rp2 miliar serta Dinas Perdagangan Rp1 miliar.(IQB)