Butuh Dana Rp448 Kuadriliun unttuk Transisi Energi ASEAN
Yunike Purnama - Selasa, 05 September 2023 23:08JAKARTA—Kebutuhan dana transisi energi di kawasan ASEAN diperkirakan mencapai US$29,4 triliun atau setara Rp448 kuadriliun. Negara-negara ASEAN perlu mendorong skema pembiayaan inovatif melalui kemitraan yang berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut.
Hal itu disampaikan Presiden RI Joko Widodo saat membuka forum ASEAN Indo-Pacific Forum di Jakarta, Selasa 5 September 2023. “ASEAN butuh US$29,4 triliun untuk transisi energi. Ini memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif,” ujarnya.
Proyeksi kebutuhan dana untuk transisi energi merujuk riset lembaga International Renewable Energy Agency (IRENA). Kebutuhan dana tersebut untuk pelaksanaan transisi energi ASEAN hingga 2050. Hal itu dengan skenario 1,5 derajat C dengan skema 100% energi terbarukan.
Dana ratusan kuadriliun tersebut dapat diplot untuk sejumlah pos mulai pengembangan pembangkit energi terbarukan, transmisi (nasional dan internasional), distribusi, dan penyimpanan, pasokan biofuel, hingga elektrifikasi (mobil EV dan pengisi daya EV).
- Rawan Konflik Global, Indonesia Ingatkan ASEAN Tak Jadi Proksi Kekuatan
- Mengenal Arsjad Rasjid, Ketum Kadin yang Pimpin Tim Kemenangan Ganjar
- Mengenal Program Serasi Tari Baris untuk Bantu UMKM Dapatkan Perizinan Usaha
- OJK: 86 Persen PLTU Siap Ikut Perdagangan Karbon
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut mengajak anggota ASEAN aktif dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Presiden menegaskan dua kiat tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN. “Ekonomi ASEAN akan tumbuh lebih kokoh,” ujarnya.
Di sela pertemuan KTT ASEAN, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh membahas peluang kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik sektor swasta. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan kedua pemimpin menyambut baik pengembangan ekosistem kendaraan listrik oleh sektor swasta. “Kami mendorong kerja sama antara BUMN kedua negara,” kata Retno.(*)