JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menerbitkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 pada Senin, 30 Januari 2023. Laporan ini berisi evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, dan arah kebijakan serta sasaran untuk tahun 2023.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan penerbitan LPI merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas BI sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain itu, BI juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua publikasi ini mengangkat tema Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju.

• Sekjen Ahmad Muzani Buka Rakerda DPD Gerindra Lampung
• GMP dan PSMI Salurkan Rp2,5 M untuk Renovasi 100 Rumah Korban Gempa Cianjur
• "Rokok Bukan Untuk Anak" Deklarasi yang Digagas 27 Komunitas Pedagang dan Rakyat Kecil

“Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju," ujar Perry dalam acara Peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas BI 2022 secara virtual.

Tiga Hal Prospek Perekonomian 2023

Lebih lanjut, Perry menjelaskan tiga hal mengenai pandangan terhadap prospek perekonomian ke depan.

“Pertama, kita bersyukur dan optimis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional,” tuturnya.

Kedua, pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan ekspetasi yang rasional.

Bauran Kebijakan BI dan Kebijakan Nasional

Menurutnya, perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat karena didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional.

Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian.

“Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability),” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Perry, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju.

Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 ialah tentang Presidensi G20 Indonesia  dan Proyek Garuda terkait arsitektur Rupiah Digital. Indonesia dalam Presidensi G20 mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian global.

BI bersama Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.

• Peringati HBI ke-73, Kemenkumham Lampung Upacara Tabur Bunga Hingga Kegiatan Sosial
• Kronologi Karyawan BRI Bobol Rekening Nasabah Prioritas Senilai Rp8,5 Miliar
• Pengamat Hukum: Aksi Geng Motor hingga Tawuran Dapat Dijerat Hukuman Pidana Anak

Proyek Rupiah Digital GarudaBank Indonesia

Proyek GarudaBank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur Rupiah Digital. Ini merupakan proyek inisiatif berskala nasional, maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan.

Sementara itu, KEKSI 2022 menguraikan perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023.

Publikasi menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia,” kata Perry.(*)