Wagub Nunik Yakin Kemenkumham Lampung Mampu Wujudkan Kepastian dan Sadar Hukum

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengapresiasi terselenggaranya Deklarasi Janji Kinerja sekaligus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 2022 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Lampung yang digelar Rabu (12/1/2022) di aula kantor setempat.

"Saya mengapresiasi terselenggaranya kegiatan deklarasi ini, diharapkan ke depan kerjasama dengan Pemprov Lampung semakin baik," ujar wagub yang akrab disapa Nunik itu.

Menurut Nunik dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemprov Lampung sendiri telah menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan Kanwil Kemenkumham.

"Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum serta meningkatnya budaya sadar hukum sehingga kedepannya dunia usaha dapat berkembang dengan kondusif sebagaimana yang menjadi target pembangunan Provinsi Lampung," ujarnya.

• Deklarasikan Janji Kinerja, Ini Sederet Prestasi Kemenkumham Lampung pada 2021
• Emersia Wedding Expo, Solusi Lengkap Gelar Pernikahan di Masa Pandemi
• PGN Energy Economic Outlook 2022: Kebutuhan Minyak dan Batubara Dunia Diproyeksi Meningkat

Nunik juga menyampaikan keyakinannya kepada Kanwil Kemenkumham mampu berperan maksimal dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Seperti dalam pembentukan produk hukum daerah, pembangunan kesadaran hukum masyarakat, serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

"Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung yang telah memberikan respons positif hingga sinergis ini dapat terus terjalin erat dan berkelanjutan," ungkapnya.

Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung Iwan Susanto menambahkan kegiatan deklarasi ini dilakukan setiap awal tahun. Tujuannya untuk menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif). Serta meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan good government, dan clean government. (*)