Ini Klarifikasi PLN Pasca Sidak Erick Thohir di Kantor Pusat

JAKARTA – Pasca sidak yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, PT PLN (Persero) mengeluarkan pernyataan untuk terus melakukan pengamanan pasokan batu bara guna menghindari terjadinya pemadaman listrik di masyarakat.

Dalam keterangan resminya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan selama satu bulan terakhir dirinya memimpin langsung pengamanan pasokan batu bara di War Room (Pusat Pengelola Informasi dan Solusi/P2IS) yang juga diikuti oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN Grup hingga lebih dari 50 orang, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Dalam proses pengamanan pasokan batu bara tersebut, Direktur Utama dengan 1 Direksi PLN terpapar Covid-19, dimana seluruh anggota krisis energi primer mendapatkan skrining dan terpaksa diisolasi, sehingga monitoring pasokan batu bara dan koordinasi dilakukan secara online.

• Adaro Tetapkan Kurs Rp14.278 per USD, Total Dividen Interim Sentuh Rp5 Triliun
• Merger Dua Perusahaan Telekomunikasi Menjadi Indosat Ooredoo Hutchison
• Tak Mau Ketinggalan Metaverse, Nike Segera Luncurkan Sepatu Kets Digital

Menurut Darmawan, pada saat sidak yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN pada Selasa (4/1/2021), War Room memang terlihat kosong karena sedang dilakukan sterilisasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, sehingga proses monitoring dialihkan menggunakan sistem digital dan pertemuan online.

Sejak 2 tahun lalu, sistem War Room energi primer sudah dirancang dapat melakukan monitoring realtime baik secara fisik maupun online dengan efektifitas yang sama. Hal ini sebagai bentuk antisipasi apabila pertemuan fisik tidak bisa dilakukan ditengah pandemi Covid-19. 

"Kami terus bekerja keras untuk menjaga pasokan listrik nasional. Sebagai bagian dari mitigasi, kami juga telah memiliki sistem monitoring digital yang canggih berupa Aplikasi Batu Bara Online sehingga monitoring pasokan batu bara bisa dilakukan secara fisik maupun online. Sesuai protokol Covid-19, Direksi dan Manajemen PLN melakukan monitoring dan koordinasi secara intensif melalui online selama 24 jam, serta koordinasi rutin pada pagi hari sejak pukul 05.30 hingga pukul 24.00 WIB," ungkap Darmawan.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Darmawan memastikan tidak ada pemadaman listrik berkat adanya dukungan luar biasa dari pemerintah dan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Pasokan batu bara untuk pembangkit PLN hingga hari ini telah bertambah sebesar 7,5 juta ton. Volume pasokan ini akan terus bertambah hingga mencapai minimal 20 hari operasi.

"Berkat arahan Presiden yang sangat jelas dan tegas, yaitu mengutamakan kebutuhan domestik, krisis batu bara dan krisis LNG bisa diselesaikan. Pasokan batu bara yang tadinya tersendat, kini berjalan lancar. PLTU yang sebelumnya mengalami krisis batu bara, mulai bisa terselesaikan. Beberapa pasokan LNG yang tadinya kosong, saat ini mulai terisi. Untuk itu, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Presiden, Menteri ESDM, Menteri BUMN yang telah mendukung dan membantu dalam PLN menjaga ketahanan energi nasional," ungkapnya.

• Produksi Capai 781 Ribu Ton, Indonesia Pengekspor Nikel Terbesar Dunia
• 2022 Bebas Hutang, Yuk Terapkan 3 Tips Sehat Finansial Berikut!
• Tahun 2022 Unila Optimistis Jadi PTN-BH, Rencana Bangun Hotel Hingga Asrama

Erick Heran War Room PLN Kosong

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan sidak ke kantor pusat PT PLN (Persero). Kunjungan tiba-tiba dilakukan juga bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Erick bersama rombongan datang sekitar pukul 15.15 WIB. Saat tiba dia langsung masuk menuju War Room, ruangan untuk memonitor pasokan energi

"Saya bersama pak Arifin ke sini untuk melihat terkait batu bara dan LNG," tuturnya di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Selasa (4/1/2022).

Erick melakukan kunjungan dalam rangka kebijakan penyetopan ekspor batu bara sementara. Kebijakan ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

"Direktur Energi Primernya mana?" ucap Arifin kepada salah satu karyawan PLN.

Kebijakan penyetopan ini dilakukan demi memenuhi kewajiban suplai batu bara untuk dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pasokan tersebut dibutuhkan untuk pembangkit listrik milik PLN.

Namun Erick heran War Room di kantor pusat PLN tidak bisa dibuka. Erick dan Arifin tidak bisa masuk ke dalam ruangan sekitar 10 menit.

"Ini katanya ada War Room, kok gak bisa dibuka. Kok gak ada orang, katanya lagi krisis energi," ujarnya. (*)