Pemprov Lampung
Penulis:Eva Pardiana

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Lampung yang tercatat sebagai terendah secara nasional, yakni 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026, serta masuk 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month-to-month).
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).
Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan inflasi Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan mencapai 3,48 persen.
“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Sejumlah komoditas juga mengalami penurunan harga, antara lain tarif angkutan udara, tarif jalan tol, dan emas perhiasan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Inflasi tahunan turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.
“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.
Ia menambahkan, faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran tetap memicu kenaikan harga, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi.
BPS juga mencatat sejumlah komoditas pangan yang perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga.
Di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat turun sebesar 0,8 persen menjadi sinyal positif stabilisasi harga pasca Lebaran.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.
Capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah sekaligus memberikan harapan bagi masyarakat terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika geopolitik global. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)