OJK Lampung
Fintech Lampung Lahan Sikam Miliki 4 Ribu Nasabah, Sudah Terdaftar di OJK
Penulis:Yunike Purnama
Editor:Yunike Purnama
Jumlah nasabah Lahan Sikam mencapai 4.000 warga Lampung.
BANDARLAMPUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut di Lampung terdapat satu perusahaan pinjaman online (pinjol) yang beroperasi, yakni PT Lampung Berkah Finansial Teknologi atau lebih dikenal Lahan Sikam.
Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyebut perusahaan ini memiliki 4.000 nasabah dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
"Jumlah nasabah Lahan Sikam tersebut mencapai 4.000 warga Lampung," kata Bambang saat menerima kunjungan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Senin (18/10/2021).
Baca juga: Apple Rilis MacBook Pro 2021
Bambang juga mengatakan, OJK telah membentuk lembaga yang secara khusus menangani pinjol yaitu Satgas Kewaspadaan Investasi.
Satgas ini terdiri dari Kementerian Perizinan, OJK, Bank Indonesia, Dinas Depperindag, Dinas Koperasi, Bareskrim Polri, Tipidum Kejaksaan, PPATK, dan beberapa kementerian.
"Satgas tersebut dibentuk awalnya menangani investasi ilegal. Kemudian karena kasus pinjol marak, kini menjadi konsen Satgas Kewaspadaan Investasi. Pinjol ini lebih kepada sisi peminjaman dana dan bukan dari sisi investasi. Lalu ini kami jadikan konsen karena peminjamnya sudah besar," kata Bambang.
Dia mengatakan, pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK sejak 2019 ada sekitar 38. Pada 2020 ada 11 aduan dan konsultasi, dan pada 2021 ada 13 aduan dan konsultasi. Rata-rata aduan melalui telepon dengan materi konsumen tidak bisa bayar karena denda sangat tinggi.
Kemudian, pola penagihan yang tidak etis, data identitas korban digunakan pelaku untuk peminjaman online di tempat lain, tidak mengajukan pinjaman tapi dananya di kredit di rekening korban, identitas legal korban digunakan pelaku dengan mengubah data. Pada website OJK ada tautan untuk perusahaan yang terdaftar dan berizin di OJK.
"Jika di luar itu berarti ilegal, sampai Oktber 2021, ada sekitar 106 perusahaan pinjol legal yang terdaftar di OJK. Sebenarnya sudah moratorium perizinan sejak Februari 2020, jadi kita tidak terima lagi perizinan baru terkait pinjol,” kata Bambang.
Dari hasil pendampingan, rata rata perusahaan tersebut tidak bisa survive, di OJK ada istilah regulatory sandbox, merupakan program atau masa uji coba untuk perusahaan pinjol selama 6-12 bulan.
Selama setahun OJK memberikan pendampingan untuk memperbaiki perdagangan dan manajemen risiko. Kemudian memperbaiki bisnisnya sampai benar benar bisa dilepaskan untuk diberikan izin.
”Saat pertama kali pinjol mendaftar, OJK hanya memberikan terdaftar tapi belum berizin, sampai nanti kita asistensi memenuhi semua Peraturan OJK. Dalam setahun perusahaan tersebut harus bisa melengkapi ketentuan peraturan dari OJK. Apabila perusahaan pinjol tersebut tidak bisa melengkapi, daftarnya dicabut. Tapi kalau mereka bisa memenuhi ketentuan, kita berikan izinnya,” kata dia.
Dari 106 perusahaan pinjol, 98 memliki izin, yang status terdaftar tinggal delapan lagi yang masih dampingi belum tentu lolos dari perizinan.
Di akhir pertemuan tersebut, Pandra mengatakan dengan informasi diatas, Polda Lampung menghimbau agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan bujuk rayu pinjol ilegal yang mudah tanpa syarat-syarat khusus.
"Kenali dulu perusahaan pinjolnya, apakah sudah terdaftar di OJK, kenali mekanisme pembayaran dan suku bunganya, kemudian kenali resiko yang akan kita hadapi apabila pinjol tersebut ilegal. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi langsung terkait legalitas pinjol dapat menghubungi WA 081157157157 atau website resmi OJK," kata Pandra. (*)