BPS: Surplus Perdagangan Luar Negeri Lampung Capai US$389,33 Juta

BANDAR LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan neraca perdagangan luar negeri Lampung pada Februari 2026 kembali mencatat surplus sebesar US$389,33 juta. Capaian ini menunjukkan kinerja perdagangan yang tetap positif di awal tahun.

Statistisi Ahli Muda BPS Lampung, M. Sabiel A.P., dalam rilis resmi BPS Provinsi Lampung, Rabu (1/4/2026) menyampaikan nilai ekspor Lampung pada Februari 2026 mencapai US$492,31 juta atau turun 4,95 persen secara tahunan dibandingkan Februari 2025. Secara kumulatif, ekspor Januari–Februari 2026 tercatat US$992,45 juta atau turun tipis 0,30 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebagian besar ekspor, yakni 83,64 persen, dikirim melalui pelabuhan di dalam Provinsi Lampung. Sementara itu, tiga negara tujuan utama ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Pakistan dengan komoditas utama lemak dan minyak hewan atau nabati.

• PTPN I Serahkan Pengelolaan RS ke IHC, Perkuat Layanan Kesehatan BUMN
• Wagub Lampung Hadiri Groundbreaking Jembatan Garuda Lamtim
• Tuhu Bangun Dipromosikan ke Agrinas, Pesan PTPN I Tetap Solid

Dari sisi komoditas, ekspor Lampung didominasi lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$482,76 juta, diikuti kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar US$141,57 juta, serta bahan bakar mineral sebesar US$103,97 juta.

Sementara itu, nilai impor Lampung pada Februari 2026 tercatat sebesar US$102,98 juta atau turun signifikan 63,69 persen secara tahunan. Secara kumulatif, impor Januari–Februari 2026 mencapai US$191,65 juta atau turun 63,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Negara asal impor terbesar adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Adapun komoditas impor utama meliputi ampas dan sisa industri makanan, bahan bakar mineral, serta pupuk.

Dengan capaian tersebut, Lampung mempertahankan tren surplus neraca perdagangan meski lebih rendah dibandingkan Januari 2026. Namun, nilai surplus Februari 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, BPS juga mencatat inflasi Provinsi Lampung pada Maret 2026 sebesar 0,19 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 1,96 persen. Secara tahunan, inflasi tercatat sebesar 1,16 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, dengan komoditas daging ayam ras sebagai pendorong terbesar. Sementara itu, cabai merah menjadi komoditas utama penahan inflasi.

Dari sisi tahunan, inflasi terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan tarif listrik sebagai penyumbang terbesar.

BPS juga melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada Maret 2026 sebesar 124,92 atau turun 1,49 persen dibandingkan Februari 2026. Penurunan ini dipengaruhi turunnya harga komoditas seperti kakao, cabai merah, dan kopi, serta kenaikan harga kebutuhan yang dibayar petani.

• Sukses Manfaatkan Pembiayaan, ACC Dukung Usaha Ekspedisi di Lampung
• Gendang Persadaan Ginting Undang Ratusan Masyarakat Karo se-Lampung
• PTPN I Pegang Mandat Hilirisasi Kelapa dan Pala

Meski demikian, sejumlah subsektor seperti tanaman pangan, peternakan, dan perikanan masih mencatat pertumbuhan positif, menunjukkan ketahanan sektor pertanian di tengah tekanan harga.

Di sektor pariwisata, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2026 tercatat 35,89 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Hal serupa juga terjadi pada hotel nonbintang dengan TPK sebesar 20,88 persen.

Sementara itu, sektor transportasi menunjukkan penurunan jumlah penumpang pada moda udara dan laut, baik secara bulanan maupun tahunan. Namun, angkutan kereta api masih mencatat pertumbuhan positif secara tahunan meski mengalami penurunan secara bulanan.

Secara umum, BPS menilai berbagai indikator ekonomi Lampung pada awal 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, dengan kinerja perdagangan yang tetap kuat, inflasi terkendali, serta sektor pertanian dan transportasi yang masih menunjukkan daya tahan di tengah dinamika ekonomi. (*)