3 Isu Prioritas Kelompok Kerja Ekonomi yang akan Dibahas Kominfo

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), membawa tiga isu prioritas dalam rangkaian pertemuan kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Kelompok kerja ini bagian dari rangkaian pertemuan G20.

Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba , mengatakan isu pertama yang dibahas adalah pemerataan akses digital. Isu prioritas tersebut berkaitan dengan konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19.

"Kemajuan konektivitas digital tidak hanya mengenai konektivitas jaringan, namun juga human connectivity," kata Mira Tayyiba dikutip Kamis (27/1/2022). 

Pengguna internet hingga saat ini mencapai 2,6 juta atau 73 persen dari populasi Indonesia. Pemulihan pasca pandemi menunjukkan UMKM naik kelas dengan tetap inovatif dan memanfaatkan era ekonomi digital ini.

• Realisasi Belanja Kementerian PUPR 2021 Capai Rp143,5 Triliun
• Pendapatan Turun, Pemda Diminta Berinovasi Kelola Kas
• Polda Lampung Bentuk Tim Khusus Buru Perampok Gerai BRILink

"Melalui G20, kita perlu sadari pentingnya kerja sama untuk mewujudkan  digital- people- connectivity," ujar Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi.

Isu kedua terkait kecakapan dan literasi digital. Kominfo akan membuat toolkit alat pengukur kecakapan digital yang berlaku sama di negara anggota G20. Toolkit menyediakan komponen untuk mengukur level literasi digital.

Dedy melanjutkan, pengguna internet di Indonesia rata-rata memakai internet selama 8 jam 52 menit, namun prioritas penggunaannya ke media sosial dan kegiatan yang tidak produktif.

"Kita harus menggeser tren kegiatan yang tidak produktif menjadi kecakapan digital, contohnya analisis big data, cyber security, Internet of Things," ujar Dedy.

Isu otoritas ketiga atau terakhir, yakni cross-border data flow atau arus data lintas batas negara yang aman. Dedy memproyeksikan bahwa data yang beredar di seluruh dunia bisa mencapai 453 miliar gigabyte pada tahun 2025 mendatang.

Dengan situasi tersebut, Indonesia mendorong negara anggota G20 untuk memperkecil penyerangan data digital tersebut. "Cross-border data flow dikelola dengan prinsip lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity," tuturnya.

Di tingkat internasional, DEWG menjadi sarana diskusi dan potensi kolaborasi dengan negara-negara yang terlibat dalam G20.

Sementara di tingkat nasional, Kominfo juga menggandeng Knowledge Partner National dan National Strategic Stakeholder sebagai mitra dari DEWF.

Knowledge Partner National yang terlibat yaitu UNPAD, UGM, UI, dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sedangkan National Strategic Stakeholder berasal dari asosiasi pengusaha yang bergerak di konektivitas dan big data.

National Strategic Stakeholder mencakup Asosiasi Big Data dan AI (ABDI.ID), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Gerakan Siberkreasi, Indonesian E-Commerce Association (idea), Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).(*)