JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan realisasi belanja 2021 mencapai 94,4% atau setara dengan Rp143,5 triliun dari total pagu senilai Rp152,1 triliun. 

Total pagu yang diperoleh karena adanya tambahan dan refocussing anggaran untuk beberapa kegiatan tambahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan seharusnya serapan realisasi anggaran 2021 bisa mencapai 95-97%. Namun, serapan hanya tercapai 94,4% dan tersisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp8,6 triliun.

“Meski begitu, serapan anggaran belanja PUPR 2021 terhitung lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pada 2020 yang hanya terserap Rp94,1 triliun,” katanya dalam keterangan resmi dikuti Rabu (26/1/2022).

• Pendapatan Turun, Pemda Diminta Berinovasi Kelola Kas
• Polda Lampung Bentuk Tim Khusus Buru Perampok Gerai BRILink
• Pengguna OVO Kini Bisa Transaksi Pembayaran di Indonmaret

Adapun sisa anggaran yang tersisa berasal dari dana blokir sebesar Rp0,4 triliun, sisa lelang yang belum termanfaatkan Rp1,6 triliun, sisa belanja pegawai Rp0,1 triliun, sisa barang operasional RP0,1 triliun, kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) Rp2,9 triliun.

Kemudian, kegiatan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp3,1 triliun, perjalanan dinas dan kegiatan swakelola yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19 Rp0,4 triliun.

Anggaran yang terserap hingga Rp143,5% digunakan untuk pembangunan yang diselesaikan pada 2021 terdiri dari sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.

Serta menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja yang menyerap 1,8 juta pekerja melalui 20 kegiatan padat karya tunai (PKT) di 33 provinsi. (*)

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Liza Zahara pada 26 Jan 2022