JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 menjadi US$395,1 miliar atau sekitar Rp6.204 triliun (kurs Rp15.702). 

Angka tersebut turun dibandingkan posisi akhir Juli 2023 yang mencatatkan ULN sebesar US$397,1 miliar (Rp6.235 triliun).

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 0,7% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Senin, 16 Oktober 2023 di Jakarta.

Erwin mengatakan ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen, dari 29,2 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN. Erwin menyebutkan struktur ULM Indonesia tetap sehat karena didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

• Asuransi Astra Dukung Bulan Inklusi Keuangan Berikan Literasi dan Inklusi Keuangan
• Kebiasaan Sehat yang Bisa Buat Hidup Lebih Lama
• Cara Buat dan Mengirim Stiker AI di WhatsApp
• Promosikan Jenama Lokal, Kemenparekraf Lanjutkan Kerjasama Gresini Racing

ULN Pemerintah

Erwin menjelaskan posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$191,6 miliar (Rp3.008 triliun). Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang senilai US$193,2 miliar (Rp3.033 triliun). Angka tersebut secara tahunan tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi.

ULN pemerintah digunakan dalam mendukung berbagai sektor produktif serta belanja prioritas. Pemerintah menggunakan total ULN untuk sejumlah sektor yang meliputi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata Erwin.

ULN Swasta

Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$194,3 miliar (Rp3.051 triliun), turun tipis dari posisi pada bulan sebelumnya senilai US$194,5 miliar (Rp3.054 triliun). Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan 5,2% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya 5,5% (yoy).

Penurunan ULN swasta disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1% (yoy) dibandingkan dengan kontraksi 4,3% (yoy) pada periode sebelumnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, sumber ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta.

Dalam upaya untuk menjaga kesehatan struktur ULN, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi mereka dalam memantau perkembangan ULN. Hal ini didasari oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN.

“Peran ULN juga akan terus ditingkatkan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi,” pungkas Erwin. (*)