BANDAR LAMPUNG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) telah menerbitkan regulasi terbaru untuk mengatur sistem tarif untuk ojek online.

Aturan tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, pada tanggal 4 Agustus 2022, dan selanjutnya Perusahaan Aplikasi segera melakukan penyesuaian tarif ini pada aplikasinya.

Terbitnya aturan baru tersebut menggantikan KM Nomor KP 348 Tahun 2019 yang menjadi panduan ketentuan sebelumnya. Kini, aturan baru ini bakal menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.

• BSI Kenalkan Tabungan Wadiah untuk Layanan Keuangan Syariah
• Inflasi Terus Menanjak, Simak Strategi Investasi Dari Bareksa
• Sambut HUT Ke-13, Tokopedia Hadirkan Promo Semua Serba Murah

“Dalam KM Nomor KP 564 Tahun 2022 ini kami telah melakukan evaluasi batas tarif terbaru yang berlaku bagi ojek online. Selain itu sistem zonasi juga masih berlaku tiga zonasi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam keterangan resminya, Selasa, 9 Agustus 2022.

Tiga pembagian zonasi yang dimaksud terdiri dari zona I yang meliputi Sumatera, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Lalu Zona II yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta Zona III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, ditambah Maluku dan Papua.

“Sesuai peraturan tersebut, Komponen Biaya pembentuk tarif terdiri dari Biaya Langsung dan Tidak Langsung, di mana Biaya Langsung yaitu biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi dan Biaya Tidak Langsung yaitu berupa biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi, paling tinggi 20 persen," tutur Hendro.

Selanjutnya, dijelaskan Hendro, Biaya Jasa yang tertera pada lampiran merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi.

"Perusahaan Aplikasi menerapkan besaran biaya jasa baru batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan,” papar Hendro.

Sementara untuk Besaran Biaya Jasa Zona I yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.300/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp9.250 sampai dengan Rp11.500.

Sedangkan Besaran Biaya Jasa Zona II yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.700/km, dan biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp13.000 sampai dengan Rp13.500.

• BNI Mengelola Jasa Penyaluran Gaji Bagi Karyawan Pelindo Terminal Petikemas
• Telkomsel Alihkan Kepemilikan 6.000 Menara BTS ke Mitratel
• Pengamat UGM: Pemerintah Harus Perbaharui Regulasi Tarif Layanan Ojol

Untuk Besaran Biaya Jasa Zona III yaitu biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100/km, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600/km, biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp10.500 sampai dengan Rp13.000.

“Untuk menjamin kelangsungan usaha ojek online tersebut maka besaran biaya jasa ini nantinya dapat dievaluasi paling lama setiap satu tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20 persem,” ungkap Hendro.

Dengan adanya penyesuaian biaya jasa ini, Hendro menegaskan bahwa perusahaan aplikasi wajib melakukan peningkatan standar pelayanan dengan tetap memberikan jaminan terhadap aspek keamanan dan keselamatan. (*)