JAKARTA — Kementerian Perindustrian  mengatakan program subsidi minyak goreng curah akan dihentikan pada akhir Mei 2022. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika.

"Pada tanggal 31 Mei, program minyak curah bersubsidi ini akan diganti dengan kebijakan DMO dan DPO,"  kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 24 Mei 2022.

Putu menyebut hal ini didasari setelah dikeluarkannya dua kebijakan dari Perdagangan, yakni Permendag Nomor 30 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 33 Tahun 2022.

• 58 Wali Kota Konfirmasi Hadir di Bandar Lampung Ramaikan HUT Ke-22 Apeksi
• OJK Bongkar Penyebab Perusahaan Asuransi Bermasalah
• Kominfo Siapkan Tiga Lapisan Infrastruktur Kembangkan Ekonomi Digital

Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang mengatur tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil.

Kedua, Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang dua kebijakan yang baru dikeluarkan Kementerian Perdagangan yakni, pertama, Peraturan Menteri Perdagangan No 30 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil.

"Kami tinggal menunggu tanda tangan Menteri Perindustrian untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam pendanaan BPDPKS atau minyak goreng curah subsidi dan mekanisme kembali ke DMO. Determinasi minyak goreng curah ini pada 31 Mei 2022," ujarnya.

Alasan terkait diberhentikannya program subsidi tersebut karena pemerintah telah berhasil menekan harga komoditas yang sempat melonjak naik beberapa bulan lalu. Kebijakan ini setelah diberhentikan akan digantikan oleh kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Sementara terkait besaran presentase DMO untuk produsen minyak goreng, pemerintah belum menentukannya hingga saat ini.

"Tetapi paling tidak memenuhi kebutuhan 10 ribu kilo liter per hari itu bisa didorong. Kebutuhan hitungan minyak goreng curah masyarakat 3,7 juta ton per tahun. Tapi bagaimana keputusannya kami belum tahu persis," kata Putu. (*) 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 25 May 2022