JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi listrik hingga Rp100,6 triliun sepanjang semester I-2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, realisasi subsidi BBM dan kompensasi listrik masing-masing menelan Rp57,7 triliun dan Rp42,9 triliun.

“Ini artinya tiap bulan APBN membayar Rp9,6 triliun untuk subsidi BBM," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin, 24 Juli 2023.

Bendahara negara ini menjelaskan, realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp57,7 triliun untuk BBM sebanyam 7,167 ribu kl (kiloliter). Sedangkan untuk realisasi subsidi LPG 3 Kg pemerintah menggelontorkan Rp32,5 triliun untuk 3,3 juta metrik ton.

Sedangkan untuk listrik bersubsidi 39,2 juta pelanggan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 84,5 ribu unit rumah dengan dana yang digelontorkan Rp344,7 miliar.

• Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Diundur Tahun Depan
• Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Himbau Rutin Lakukan Pemeriksaan
• Senator DPD RI Abdul Hakim: BPN Harus Deklarasi Status Lahan PTPN VII Way Berulu

Surplus APBN

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I-2023 surplus sebesar Rp152,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,71% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kinerja positif ini menempatkan Indonesia mengalami ekspansi dan akselerasi disaat sebagian besar negara-negara di dunia mengalami deselerasi kontraksi. Bersama dengan Turki dan Meksiko.

Surplus APBN didorong oleh pertumbuhan pendapatan negara yang masih positif, terutama melalui setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada Semester I 2023, penerimaan negara dari pajak sendiri tercatat sebesar Rp970,20 Triliun, atau 56,47% dari target APBN tahun ini.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp891,6 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp417,2 Triliun dengan pembiayaan terbesar pada persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.(*)