JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan KPR hijau (green mortgage) memiliki potensi besar sebagai opsi pembiayaan yang sejalan dengan isu lingkungan. Meski popularitasnya belum signifikan di Indonesia, ia yakin instrumen tersebut akan sangat menarik bagi generasi muda.

“KPR hijau punya potensi sangat besar di masa mendatang, khususnya bagi generasi muda yang mulai mencari hunian pertama mereka. Generasi milenial telah menjadi sumber pertumbuhan investasi ESG, berkontribusi hingga US$51,1 miliar (sekitar Rp782 triliun) dalam pembiayaan hijau di tahun 2020,” ujar Sri dalam keterangannya, dikutip Rabu 23 Agustus 2023. 

Sri menilai KPR hijau punya peluang besar karena sekitar 75% milenial sangat peduli lingkungan dan lebih menyukai produk-produk ramah lingkungan. Sri menyebut KPR hijau bisa mendorong program pembelian hunian dan renovasi yang sesuai dengan prinsip efisiensi energi. “Sektor perumahan saat ini berkontribusi sebesar 17% dari emisi gas rumah kaca global," ujarnya.

• Kemenkeu Sebut Dapat Komitmen Investasi Kendaraan Listrik Rp310 Triliun
• Bisa Buat Gagal Lolos Kerja, Seleksi Beasiswa Hingga Sulit Dapat KPR, Begini Cara Cek Riwayat Pinjaman di SLIK OJK
• Partai Tidak Klarifikasi Tanggapan Masyarakat, Bacaleg Terancam Didiskualifikasi
• Pembangunan GOR Baru Bandarlampung Masuk Tahap 60 Persen

Meski demikian, Sri Mulyani beranggapan KPR hijau masih belum begitu populer, termasuk di Indonesia. Beberapa bank telah mengambil langkah inisiatif untuk memprakarsai KPR hijau. 

Namun tingkat pemahaman bagi konsumen dan developer ia sebut masih rendah.  "Untuk menjembatani hal ini, langkah strategis seperti pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mutlak diperlukan," jelasnya. 

Indonesia dan negara ASEAN lainnya mengalami pertumbuhan permintaan hunian yang cukup pesat hingga menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian yang mencapai 12,7 juta unit.

Sri Mulyani menuturkan pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan untuk pembiayaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah di antaranya melalui skema subsidi (SBUM, SSB), pembangunan rusun, dan subsidi kredit seperti KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).(*)