JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp365,50 triliun, atau 97,95i target 2022 sebesar Rp373,17 triliun.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menilai realisasi tersebut merupakan perolehan yang baik dan harus ditingkatkan ke depannya untuk meningkatkan perekonomian.

“Dari tahun 2022 ini kita dapat melihat jumlahnya sangat besar dan sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara kita. Harapannya perekonomian di tingkat menengah, mikro, dan kecil ini pun bisa ikut bangkit dan tumbuh juga,” ujar Sally dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 17 Januari 2023.

• Benarkah LNG Lebih Ramah Lingkungan Dibandingkan Sumber Energi Lain?
• Daftar 22 Nama Calon Ketum dan Waketum PSSI
• Berikut 5 Penyebab Blog Kamu Masih Sepi Pengunjung

Sally mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menetapkan kenaikan target penyaluran KUR menjadi Rp 470 triliun dan menjadi Rp 585 triliun pada 2023. Menurutnya, diperlukan pengawasan dari seluruh pihak agar KUR dapat dirasakan manfaatnya.

Hal ini berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan BPKP, Sally menyebut efektivitas penyaluran dan indikasi fraud menjadi dua hal yang masih perlu diperbaiki.

"Untuk itu, strategi pengawasan KUR pada tahun 2023 yang disusun BPKP di antaranya berfokus pada pengawasan atas perencanaan hingga pertanggung jawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala," jelasnya.

Dari kebijakan tersebut, pengawasan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,  Yulius mengatakan dalam rangka percepatan penyaluran KUR,  terdapat penyaluran KUR Khusus. Di tahun 2023, terdapat beberapa dukungan KUR dengan berbagai kebijakan.

• Pilihan Alamat Proxy WhatsApp Agar Bisa Chat Tanpa Koneksi Internet
• PT Nikomas Gemilang Tawarkan 1.600 Karyawan Mengundurkan Diri Sukarela
• Outlook IKNB 2023: Pembiayaan Hijau, Privatisasi Asuransi dan Konsolidasi Dana Pensiun

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir menuturkan kebijakan KUR tahun ini masih terdapat relaksasi, walaupun ada yang beralih ke kondisi normal.

“Relaksasi diberikan karena kondisi ketidakpastian global yang belum berakhir. Jadi tidak semua relaksasi dari kebijakan KUR itu dicabut,” tuturnya.(*)