JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendorong agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditingkatkan kapasitasnya melalui ekosistem digital. Indonesia menargetkan pada 2023 tercapai 30 juta UMKM yang produknya dapat dipasarkan secara digital.

Hal itu disampaikan presiden dalam pidato HUT ke-77 RI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dikutip secara daring, Selasa, 16 Agustus 2022.

"UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM," ujar presiden.

• Gagas UMKM Kampus Merdeka, Apindo Bersama Aptisi Wilayah II-B Lampung Siap Kolaborasi
• SID Pasar Modal Lampung Meningkat 92,74 Persen
• Kinerja IKNB Lampung Mayoritas Alami Peningkatan Pada Triwulan II 2022

Saat ini, sambungnya, terdapat 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital. Oleh karena itu pada 2024, target ditingkatkan menjadi 30 juta UMKM. 

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah, sebut Jokowi, antara lain pemberian bantuan pendanaan murah. Selain itu, presiden meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mendorong penayangan produk UMKM di elektronik katalog (E-katalog).

• Siap-Siap! Harga Mi Instan Bakal Naik Tiga Kali Lipat
• Program Undi-undi Hepi Telkomsel, Tukar Poin Kesempatan Dapatkan Honda BR-V
• TékenAja! dan AFPI Kolaborasi Bangun Infrastruktur Tanda Tangan Elektronik dan e-Meterai

Dengan semakin banyaknya produk UMKM yang ditampilkan di E-katalog, presiden meyakini banyak pihak terutama instansi pemerintah tertarik membeli produk dalam negeri tersebut.

"Diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan," ucap presiden.

Penguatan UMKM menjadi salah satu dari lima agenda penting yang ditekankan Presiden Jokowi dalam pidatonya.

Sedangkan empat agenda lainnya yakni hilirisasi sumber daya alam, hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau, lalu perlindungan hukum, sosial, politik,dan ekonomi untuk rakya, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. (*)