BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menghadirkan program yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penguatan Sekolah Rakyat serta pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat memimpin Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Marindo memaparkan sejumlah capaian penting pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan hasil signifikan.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan,” ujar Marindo.

Berdasarkan data katalog potret kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 29 September 2025, Provinsi Lampung mencatat penurunan angka kemiskinan yang signifikan selama satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan turun dari 35% pada tahun 2015 menjadi 10% pada 2025.

“Artinya, dalam kurun 10 tahun, penurunan kemiskinan di Lampung tergolong lebih cepat dibandingkan penurunan kemiskinan nasional,” jelasnya.

• PTPN I dan Geo Dipa Energi Hadirkan Program CSR “Kadieu” di Rancabali
• PTPN I Latih Pemandu Wisata Bukit Lawang, Taman Nasional Gunung Leuser
• Dirut PTPN I Inspeksi PT Enero dan PT Dasaplast

Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan sosial yang diprioritaskan untuk masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Marindo juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pendidikan sebagai langkah memutus rantai kemiskinan. Sejalan dengan Program Prioritas Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan mendorong pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Saat ini, Lampung memiliki tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA32 Lampung Selatan untuk jenjang SMA, Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur untuk jenjang SD dan SMP.

Pada 2025, pemerintah juga akan membangun Sekolah Rakyat permanen seluas 10 hektare yang berlokasi di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

“Ini adalah wujud nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya,” tuturnya.

Dalam amanatnya, Marindo menekankan pentingnya nilai-nilai sosial di tengah kehidupan modern.

“Kehidupan sosial mengajarkan kepada kita tentang empati, toleransi, dan kepedulian. Namun nilai-nilai sosial ini sering kali terlupakan di tengah kemajuan zaman,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Lampung melalui Dinas Sosial terus menunjukkan kepedulian tinggi kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui program dan kegiatan yang merujuk pada kebutuhan dasar penerima manfaat.

Marindo menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama.

“Baik pemerintah, swasta, dunia usaha, maupun masyarakat. Kolaborasi dan sinergi program nyata akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

• Gorontalo Contoh Sukses Terapkan SVLK Kelola HTI Tanpa Deforestasi
• Jasa Raharja Teladani Semangat Kepahlawanan Melalui Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat
• BRI Perkuat Peran Sosial dengan Salurkan BLTS Kesra Rp4,4 Triliun

Ia berpesan kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kepedulian sebagai pelayan publik.

“Kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan ramah bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental,” tegasnya.

Pada bagian lain acara, turut diserahkan sertifikasi aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah di bawah jalan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesawaran, yakni jalan provinsi ruas Padang Cermin – Simpang Teluk Kiluan.

Aset tersebut terdiri dari 31 bidang tanah dengan sertipikat hak pakai, total luas 234.183 m², berlokasi di 16 desa pada 2 kecamatan.

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran, Nanang Setyawan, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. (*)