BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Eva Dwiana terus menggalakkan upaya percepatan penanganan stunting yang disosialisasikan di Aula semergou, kantor pemerintahan setempat, Kamis (24/7/2024).

Eva Dwiana menyebut, angka prevalensi stunting di Kota Bandar Lampung saat ini berada 13 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan di agka 14 persen.

“Jika dilihat pada indeks kemiskinan multidimensi (IKM) mengacu pada aspek deprivasi rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, nilai IKM Bandar Lampung adalah 0,45 dari skala 1,” ungkap Eva Dwiana usai Pembinaan Percepatan Stunting dan Penanggulangan Aids Tahun 2024.

Oleh karena itu, sambungnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung  gencar menarik investor untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga memiliki banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat.

“Maka dari itu, kita merima semua investor yang datang supaya stunting yang dilihat dari perekonomian keluarga bisa hilang di Bandar Lampung,” ujarnya.

• Wali Kota Bandar Lampung Serahkan Bantuan Payung Tenda dan Tripod ke UMKM
• Porcam Telukbetung Barat Resmi Dibuka, Diikuti 5 Kelurahan
• Kredit dan Pembiayaan BTN Semester I/2024 Tembus Rp352 Triliun

Eva medata untuk masalah stunting di Kota Bandar Lampung 0,54 persen penurun ini, masih dibawah Kota Metro yang berada diangka 7,1 persen.

“Tapi wajar aja karena penduduk Kota Metro hanya sedikit. Bunda berharap, seluruh kader posyandu semakin giat turun masalah penanganan stunting,” tandasnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Santi Sundari, menambahkan bahwa beberapa upaya penanganan stunting dilakukan melalui pembinaan di posyandu setiap bulannya di tingkat kelurahan.

“Anak-anak yang berisiko stunting diberikan makanan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) atau makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil,” ungkapnya.

Santi juga menyebutkan bahwa prevalensi stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kemiskinan, pengetahuan ibu, kesehatan lingkungan, dan kondisi rumah.

“Banyak faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting. Standar nasional harus di bawah 14 persen, dan kita 13 persen berada di bawah provinsi dan nasional,” pungkasnya. (AR)