TUBABA - Sebagai bentuk program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya di bagi masyarakat desa, OJK Provinsi Lampung bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tulang Bawang Barat meresmikan 4 (empat) Desa Inklusi Keuangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto mengatakan, Hari ini kita resmikan kembali 4 (empat) desa inklusi keuangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Tiyuh Marga Kencana, Tiyuh Margodadi, Tiyuh Margo Mulyo dan Tiyuh Penumangan Baru.

"Desa inklusi keuangan kali ini lebih mantap, karena untuk awalnya sudah didukung dengan industri perbankan milik masyarakat Tubaba, yaitu BPRS Tani Tulang Bawang Barat dengan program pembiayaan melawan rentenir Tumpas Rentenir Objektif dengan Pembiayaan Syariah (TOPS),"ujar Bambang pada Kamis, 15 September 2022.

• Demo Mahasiswa di Kantor DPRD Lampung Terobos Kawat Berduri
• Agung Podomoro Kembangkan Produk Properti Wujudkan Karawang is The Future
• Semester I 2022 BNI Cetak Laba Bersih Rp8,8 Triliun

Kemudian Bank Lampung dengan program penyaluran KUR KPB yang sejalan dengan program pemerintah provinsi Lampung dan agen Laku Pandai L-Smart yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus datang ke bank, BPJS Ketenagakerjaan dengan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang cakupan pesertanya mengakuisisi pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) dan UMKM serta Bursa Efek Indonesia yang memperkenalkan dan memperluas akses masyarakat desa untuk berinvestasi di pasar modal.

Seluruh industri jasa keuangan tersebut hari ini juga melakukan penyerahan secara simbolik untuk program-program tersebut.

Bambang menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 76,19 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil survey OJK pada tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan 67,82 persen. 

Sementara Lampung menunjukkan hasil survei di bawah nasional, dengan indeks literasi keuangan sebesar 30,97 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 61,94 persen.

"Desa Inklusi Keuangan merupakan program kerja TPAKD Provinsi Lampung yang digagas atas dasar rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa yang secara nasional masih rendah, yaitu 28,04%% dan 47,62%," paparnya.

Melalui program Desa Inklusi Keuangan, ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian desa sebagai bentuk akselerasi akses keuangan di desa guna mendukung sektor usaha yang berkembang di desa tersebut. Sebelumnya telah terbentuk 4 (empat) Desa Inklusi Keuangan yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

Peresmian Desa Inklusi Keuangan ini menunjukkan masyarakat Tubaba menyambut baik dan berkontribusi besar dalam perluasan akses keuangan di Lampung. 

"Kami berharap masyarakat Desa Tubaba dapat terus aktif menjalankan dan memperluas kebermanfaatan program Desa Inklusi Keuangan atau berinisiatif dan berkomitmen mengajukan diri untuk menjadi Desa Inklusi Keuangan Desa Inklusi Keuangan ini menyasar pada perluasan akses keuangan yang juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Saya berkomitmen agar seluruh tiyuh di Tubaba dapat menjadi desa digital, diantaranya melalui e-KPB dan agen Laku Pandai” kata Zaidirina selaku PJ Bupati Tulang Bawang Barat.

• Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Jumat, 9 September 2022
• Tingkatkan Brand dan Digitalisasi Bisnis UMKM, Telkomsel Gelar DCE 2.0
• Ketahui Bakat dan Minat Anak Dari Caranya Bermain

Desa Inklusi Keuangan merupakan bentuk sinergi TPAKD Provinsi Lampung dengan program Smart Village milik Pemerintah Provinsi Lampung melalui pengembangan Smary Economy. 

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari program atau kebijakan pemerintah daerah sebagai daya dorong bagi percepatan akses keuangan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pada kesempatam tersebut dilakukan simbolis penyerahan transaksi 200 lembar saham PT Mustika Ratu Tbk, 200 lembar saham PT Bukalapak Tbk, 200 lembar saham PT Campina Ice Cream Industry Tbk, 200 lembar saham PT Surya Citra Media Tbk, agen penggerak jaminan sosial (PERISAI) BPJS Ketenagakerjaan di 3 tiyuh, agen laku pandai L-Smart kepada 4 tiyuh, penyaluran pembiayaan TOPS dengan total 25 juta rupiah kepada pengusaha pengepul rongsok, sembako dan pakaian serta penyaluran kredit usaha rakyat melalui program Kartu Petani Berjaya sebesar Rp270juta kepada pengusaha penggemukan sapi dan Rp250juta kepada pengusaha penjualan telur.

“Desa Inklusi Keuangan diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan desa untuk mencapai target indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90 persen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020” tutup Bambang. (*)