BANDARLAMPUNG - Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat berharap aturan terbaru mengenai layanan keuangan tanpa kantor (laku pandai) bisa meningkatkan inklusi keuangan, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang telah berlaku sejak 6 Januari 2022.

"Pembentukan POJK ini menekankan government process yang mengacu kepada proses pembuatan aturan dengan mendengarkan pendapat industri, publik, dan proses harmonisasi di Kemenkumham," ujar Teguh dalam Media Briefing POJK Laku Pandai secara daring pada Jumat, 11 Maret 2022.

• Mitratel Rencana Bagi Dividen 70 Persen dari Laba Bersih 2021
• UPT Perpustakaan IIB Darmajaya Sosialisasi Unggah Mandiri Repository Sistem Terbaru
• Sosialisasi UU HPP, DJP BeLa Ajak IDI Lampung  Manfaatkan Pengungkapan Harta Sukarela

Dia menjelaskan, laku pandai sebenarnya sudah berjalan selama enam tahun dengan aturan POJK Nomor 19 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor.

Namun, aturan tersebut masih terdapat beberapa batasan tertentu dan belum bisa mengakomodir perubahan dan perkembangan kebijakan terkait program pemerintah yang ada, misalnya batas maksimum transaksi dan saldo rekening, serta batas maksimum nominal plafon kredit atau batas pembiayaan bagi nasabah mikro.

Maka dari itu, OJK merasa perlu menyesuaikan ketentuan sehingga program laku pandai bisa senantiasa relevan dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun perubahan teknologi informasi yang ada.

• Dalami Ilmu Bedah Saraf Terkini, FK Unila Undang Profesor Ahmad Fereid
• Telkomsel Ekosistem Digital Resmi Luncurkan INDICO, Buka Peluang Inovasi Para Kreator Lokal
• Hari ini, Prof Anuar Sanusi Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Pertama IIB Darmajaya

7 Pokok Perubahan

Teguh membeberkan, setidaknya terdapat tujuh pokok perubahan ketentuan aturan Laku Pandai, yakni:

Pertama menyederhanakan klasifikasi agen dengan harapan dapat mendukung percepatan cakupan pengembangan layanan agen.

Kedua adalah penyesuaian karakteristik basic saving sccount (BSA) dan kredit mikro untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Ketiga yaitu penyesuaian skema kerja sama agen Laku Pandai agar bank dapat mewakili agen untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lain, misalnya terkait perusahaan asuransi.

Keempat adalah kerja sama agen laku pandai dengan kelompok usaha bank (KUB). "Itu yang tadinya ada eksklusifitas hanya dengan bank tertentu, tetapi kalau dia merupakan KUB bisa dimanfaatkan," ungkapnya.

Pokok perubahan yang kelima, sambung dia, yakni pemanfaatan perangkat elektronik dalam proses customer due diligence (CDD), sehingga nantinya verifikasi nasabah dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Selanjutnya yang keenam adalah perubahan pengaturan penggunaan pihak ketiga untuk mendukung operasional agen.

Ketujuh yaitu terkait pelaporan yang menetapkan sistem informasi menjadi lebih efisien.(*)