BANDARLAMPUNG-Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka sekaligus menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Dialog Publik dengan Tema Transformasi Ekonomi Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di ruang pertemuan, Hotel Novotel  Lampung, Rabu (12/07/2023).

Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa pada 15 Juni 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan visi Indonesia Emas 2045, untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. 

Menurut Sekda, RPJP yang telah disusun ini akan menjadi rujukan visi - misi kepala daerah yang terpilih pada Pemilu serentak 2024, Sehingga kepala daerah tinggal melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang telah disusun dalam RPJP dan menjadi pijakan dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

• PGN dan Pertamina NRE Jajaki Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon
• Aset Properti Cocok Jadi Instrumen Investasi Jangka Panjang yang Menguntungkan
• Realisasi Program Rumah FLPP Baru Capai 47,15 Persen

"Saat ini ditingkat Provinsi kita sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025 - 2045, sedang kita susun sekarang di Bappeda, dan hasil dari diskusi kita pagi ini akan menjadi salah satu masukan untuk memperkaya substansi dari Rencana Pembangunan jangka Panjang tersebut, selain itu kita juga sedang menyusun Program Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun 2025 - 2030, inilah yang akan menjadi rujukan kepala daerah, jadi nanti seluruh kepala daerah akan merujuk kepada RPJP dan RPJM," ucap Sekda.

Menurut Sekda dirinya mendapat perintah dari Gubernur Lampung agar rencana pembangunan jangka panjang dapat disusun dengan sebaik-baiknya, agar semakin berkualitas dengan masukan dari semua pihak sehingga bisa menjadi pijakan dalam pembangunan kedepan, dan menjadi komitmen bersama 

Untuk itu, menurut Sekda perlu dilakukannya akselerasi agar transformasi berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2045 betul-betul tercapai Indonesia Emas. Adapun dalam transformasi ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi.

"Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur untuk menjadi perhatian kita dalam menyusun rencana pembangunan agar cita-cita Indonesia Emas yang kita harapkan dapat betul-betul tercapai, sebagai berikut," papar Sekda.

• Siapkan Dana Rp1,2 Triliun, Astra Internasional (ASII) Akuisisi Pengelola Hotel Mandarin Oriental
• Kagama Lampung Sambut Mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Pemanggilan Natar
• Naik Rp9.000 Cek Harga Emas Antam di Pegadaian Minggu, 9 Juli 2023

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat pemertaan yang lebih baik agar pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi milik bersama, bukan dari golongan tertentu sehingga tercapai stabilitas dalam masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan hasil pembangunan inklusif, bukan hanya perekonomian saja yang maju, tapi bagaimana sosial-Budaya juga ikut maju.

3. Perencanaan Pembangunan juga harus memperhatikan isu-isu sustainability seperti lingkungan, Perekonomian Tinggi tapi dengan lingkungan yang rusak tentu akan sangat merugikan, oleh karenanya sustainability juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

4. Aspek tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi untuk memperkuat bonus demografi dimana pada tahun 2035 dimana sebagaian besar penduduk Indonesia akan memasuki usia kerja.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan yang juga menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut memaparkan beberapa hal terkait capaian pembangunan Provinsi Lampung, permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung, Tantangan yang dihadapi, isu strategis, arah kebijakan pembangunan, serta peran sektoral untuk transformasi ekonomi.

Pada arah kebijakan pembangunan, Mulyadi Irsan memaparkan beberapa sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung 2024, yakni capaian pertumbuhan ekonomi pada angka 4.5 sampai 5.5%, Indek Pembangunan Manusia 70.6 - 70.9, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4.0 hingga 3.8%, Rasio Gini 0.293 - 0.314, tingkat kemiskinan juga turun dari 11.4 hingga 10.9%, kemudian inflasi 3 + 1%, serta pendapatan perkapita pada angka 45 hingga 46 juta.

Kemudian Strategi Stabilisasi Ekonomi dilakukan dengan Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah, Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga, Meningkatkan kualitas belanja pemerintah, Meningkatkan Surplus perdagangan antar wilayah.

Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5 Persen, ada beberpa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi lampung, diantaranya dengan Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas),  Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi, serta Penguatan daya saing infrastruktur dasar yang mencakup konektivitas, energi, air baku serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.

Kemudian untuk menuju Lampung 2045, Mulyadi Irsan juga memaparkan bahwa arah kebijakan sektoral mengacu pada RPJPN 2025 - 2045, yakni sebagai berikut.

Sektor Industri : Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai engine of growth khususnya Kawasan Industri Tanggamus, Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya).

Sektor Pertanian : Mendorong Transformasi Ekonomi melalui hilirisasi komoditas Pertanian khususnya sub sektor dengan share terbesar dalam PDRB, Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem : Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano.

Sektor Transportasi : Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera, Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.

Sektor Listrik : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan system ketenagalistrikan cerdas (smart grid) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (island grid).

Sektor Pengembangan Kawasan : Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutanangkutan umum masal perkotaan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim.

Sektor Kerjasama Regional : Peningkatan kolaborasi level nasional dan regional, seperti IMT-GT maupun kerjasama lainnya.

Sektor Perdagangan : Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.

Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan wilayah Sumatera mengacu pada dokumen rankhir RPJPN 2025 - 2045 yakni mengedepankan Industri berbasi SDA dan Hub ekonomi Biru Barat Indonesia, diantaranya yakni dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun.

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkular dan 

berkelanjutan 4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan multiinfrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional.

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana.

Adapun perubahan tren sektor pembangunan juga akan terjadi pada RPJP 2045, yang mana tren sebelumnya adalah Pertanian, Perdangan, Industri, Jasa, dan lain-lain, bertransformasi menjadi Industri/manufaktur, Perdangan, Jasa, Konstruksi, Pertanian, dan lain-lain.

Kemudian beberapa point kebijakan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi diantaranya yakni :

1. Memberikan prioritas dan dukungan kepada sektor-sektor produktif yaitu sektor Pertanian dan Industri Pengolahan.

2. Melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

3. Mendorong konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Mendorong UMKM melakukan pemanfaatan inovasi/teknologi dengan digitalisasi.

5. Mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga sentiment positif investor swasta melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha.

6. Meningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi wajib pajak dan optimalisasi belanja daerah.

7. Melakukan pendampingan dalam upaya hilirisasi produk pertanian.

Pada kegiatan Dialog publik ini hadir beberapa narasumber yakni Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Irfan Parulian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung Ardiansyah, Corporate Affair Director PT. Great Giant Pineapple Welly Soegiono dengan Moderator Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi lampung Rinvayanti. (*)