BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung tercatat sebagai satu-satunya daerah di Sumatra yang berhasil masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025.

Lampung mencatat tingkat inflasi sebesar 1,20%, berada di bawah target nasional 1,5%–3,5%. Untuk level kota, Bandar Lampung juga menempati posisi kota dengan inflasi paling rendah, yakni 0,43%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pengendalian harga di daerah dan menempatkan Lampung di posisi ketiga provinsi dengan inflasi terendah setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%).

Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemerintah Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti kegiatan tersebut melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung pada Senin (17/11/2025).

• JR Pelita, Jasa Raharja Dorong Kemandirian Keluarga Ahli Waris Korban Kecelakaan
• Buka Peluang Usaha Baru, Indosat Hadirkan Voucher Pulsa Grosir di Indogrosir
• Pertamina Pastikan Beri Sanksi Tegas SPBU Nakal di Lampung Timur

Dalam kesempatan itu, Wamendagri Bima Arya menjelaskan bahwa inflasi nasional per Oktober 2025 berada di level 2,86%. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-88 dari 186 negara di dunia dan ke-8 dari 11 negara di ASEAN.

Ia menegaskan bahwa kondisi inflasi nasional masih dipengaruhi dinamika global serta faktor ekonomi dalam negeri. “Inflasi di Indonesia tidak lepas dari dampak global, selain faktor ekonomi domestik dari pemerintahan daerah,” ujarnya.

Bima Arya juga menambahkan bahwa inflasi Oktober 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun berjalan. Beberapa komoditas penyumbang inflasi month-to-month antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada minggu kedua November 2025, hanya terdapat lima provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 33 provinsi lainnya justru mengalami penurunan. Cabai merah dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di lima provinsi tersebut.

Pada sesi berikutnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, memaparkan bahwa dari 791 rencana SPPG di Lampung, sebanyak 711 telah beroperasi. Ia berharap pemerintah daerah melakukan langkah antisipatif agar permintaan bahan pangan untuk pemenuhan MBG tidak memicu kenaikan harga komoditas.

• Telkomsel dan Kitabisa Laksanakan Visi untuk Pahlawan, Wujudkan Operasi Katarak bagi Veteran
• SPBUN PTPN I Regional 2 Tolak Okupasi Ilegal, Dukung Reforma Agraria Adil dan Berkelanjutan
• Pertamina Patra Niaga Bersama Kemenkop Groundbreaking SPBUN KUD Bina Mina Labuhan Maringgai

Terkait evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, merekomendasikan agar pemerintah daerah menyampaikan informasi pembangunan atau renovasi rumah yang dibiayai APBD maupun APBN namun belum tercantum dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Pemerintah daerah juga diminta menerapkan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menyediakan anggaran renovasi RTLH untuk daerah yang belum mengalokasikannya pada APBD/P 2025, serta mendorong kabupaten/kota menganggarkannya dalam RAPBD 2026–2029. Selain itu, desa diminta mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes dan melaporkan hasil pendataan perumahan kepada KemenPKP dan Kemendagri. (*)