JAKARTA — Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 menegaskan penolakan terhadap praktik penjarahan dan okupasi ilegal di area perkebunan negara.

Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ketua Umum SPBUN PTPN I Regional 2, Adi Sukmawadi, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program Reforma Agraria yang dijalankan pemerintah. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan tidak mengancam kelangsungan operasional BUMN perkebunan.

• Dorong UMKM Tumbuh dan Naik Kelas, BRI Gelar Pengusaha Muda BRILiaN 2025
• BRI Ajak Generasi Muda Jaga Lingkungan dengan Tanam Mangrove dan Kelola Limbah Plastik
• Qlola by BRI Bawa Pulang Penghargaan Anugerah Inovasi Indonesia 2025

“Kami mendukung Reforma Agraria sebagai langkah menyejahterakan rakyat, tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru mengorbankan aset negara dan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan. Lahan HGU yang dikelola PTPN I merupakan aset strategis yang dilindungi undang-undang,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, praktik penyerobotan lahan di wilayah kerja PTPN I Regional 2, khususnya di Jawa Barat, telah menimbulkan kerugian besar dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Ia menilai tindakan anarkis dan intimidasi di lahan perkebunan tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengancam kesejahteraan pekerja.

“Setiap tindakan ilegal di area perkebunan berarti mengancam keberlangsungan produksi dan pendapatan para pekerja. Kami berharap Komisi IV DPR dapat memperkuat pengawasan agar penyelesaian konflik agraria dilakukan melalui dialog terbuka dan jalur hukum yang sah,” tambahnya.

• Telkomsel dan Kitabisa Laksanakan Visi untuk Pahlawan, Wujudkan Operasi Katarak bagi Veteran
• 4.909 Desa BRILiaN Jadi Pilar Pemerataan Ekonomi Bersama BRI
• Program KUR dari BRI Sukses Dongkrak Omzet UMKM ke Level Baru

Dalam forum tersebut, SPBUN juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk petani, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah, guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif tanpa mengganggu aset HGU utama serta fungsi ekologis yang penting.

RDP ini menjadi momentum bagi SPBUN PTPN I Regional 2 untuk menegaskan komitmen menjaga aset negara sekaligus mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat sektor perkebunan nasional. (*)