JAKARTA – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp626,1 triliun sejak 2016 hingga November 2021.

Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020–November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020–2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp253,1 triliun.

Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp5.698,5 triliun.

• Subholding Gas Pertamina Maksimalkan Potensi Pemanfaatan Gas Bumi di Masa Transisi Energi
• Ulama Jaga Keharmonisan di Tengah Kemajemukan Masyarakat
• Unila Peringkat 15 Universitas Berkelanjutan

"Mayoritas proyek-proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai pada tahun 2016, saat ini sudah beroperasi secara penuh. Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja," paparnya dalam kegiatan Media Gathering yang digelar virtual dari Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Menurut Wahyu, di tengah kondisi pandemi, PSN yang telah selesai sejak 2016 berhasil menciptakan peluang kerja untuk 11 juta lebih tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN sebagai agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari keseluruhan 32 PSN yang selesai tersebut, yakni ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp123,1 triliun, dan 20 PSN pada Januari–November 2021 dengan nilai Rp35,7 triliun. Adapun sampai Desember 2021, KPPIP mengestimasi akan ada tambahan 8 proyek lagi didorong penyelesaiannya senilai Rp94,3 triliun. Sehingga total menjadi 28 PSN yang akan selesai senilai Rp130 triliun sepanjang 2021. Untuk tahun 2022, KPPIP mengestimasikan akan ada 29 PSN dapat selesai.

PSN ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian di Pulau Jawa sebesar Rp1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp778,4 triliun (13,66%), Maluku dan Papua Rp566,6 triliun (9,94%), Kalimantan Rp505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruhan PSN.

• DJP: Penerimaan Pajak Capai Rp1.082 Triliun
• Resmi Diakusisi, MedcoEnergi Siap Sambut Karyawan Berkualitas Dari ConocoPhillips
• Digelar Secara Hybird, Beragam Promo Diskon Tiket Pesawat Garuda Indonesia di GATF 2021

Sepanjang periode 2016 hingga November 2021, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Contohnya, terdapat 3 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang.

Begitu juga dengan proyek bendungan, ada 22 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3/detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 liter/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektare, dan memproduksi 123 MW listrik.

Wahyu menambahkan, berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional  yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.

"Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk PSN dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur," imbuhnya.

Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur melalui Land Value Capture (LVC). LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020–2024.

"Sinergi dan kolaborasi antarsektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian PSN sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkas Wahyu. (*)